Detak.media — JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi eskalasi ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah. Sebuah skema evakuasi berskala besar tengah disiapkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah tersebut.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara Timur Tengah. Upaya ini krusial untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai koridor diplomatik dan melibatkan otoritas negara-negara terkait.

“Kita sedang koordinasi dengan pihak KBRI dan Kemlu karena ini melibatkan otoritas negara lain. Jadi, semuanya harus sesuai prosedural dan hubungan diplomatik kita,” jelas Menteri Mukhtarudin usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Pemerintah tidak hanya memantau situasi di Iran, tetapi juga mencermati perkembangan keamanan di seluruh wilayah Timur Tengah secara komprehensif. Sejumlah KBRI di kawasan tersebut telah mengeluarkan imbauan resmi agar Warga Negara Indonesia (WNI) meningkatkan kewaspadaan.

“Khususnya yang berada di Abu Dhabi dan sekitarnya, sudah diberikan semacam pengumuman dari KBRI agar selalu waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan,” tuturnya.

Menteri P2MI menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak kecolongan dan telah mematangkan berbagai skenario darurat apabila situasi di Timur Tengah memburuk secara tiba-tiba.

“Prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang luar biasa, baik untuk evakuasi besar-besaran maupun penanganan khusus terhadap WNI dan pekerja migran kita di sana,” tegas Mukhtarudin.

Ketegangan Kembali Membara di Timur Tengah

Kondisi keamanan di Timur Tengah dilaporkan berfluktuasi sejak Februari 2026, dipicu oleh ofensif bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang menargetkan beberapa negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Meskipun sempat ada nota kesepahaman (MoU) yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik, perdamaian tersebut berumur pendek. Perselisihan baru terkait kontrol di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir kembali memicu aksi saling serang antara kedua belah pihak.

Kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk, merupakan destinasi utama bagi jutaan PMI. Namun, wilayah ini juga menjadi episentrum konflik geopolitik global yang melibatkan poros AS-Israel dengan kelompok perlawanan yang dipimpin Iran.

Selat Hormuz, jalur pelayaran logistik dan minyak mentah yang vital, kerap menjadi lokasi unjuk kekuatan militer dan titik rawan konflik. Keselamatan pekerja migran menjadi taruhan utama saat konflik bersenjata pecah, akibat risiko serangan udara atau pembatasan akses logistik.

Oleh karena itu, kesiapan dokumen mitigasi bencana dan skema evakuasi dari Kementerian P2MI serta Kemlu RI menjadi instrumen krusial. Skema ini belajar dari pengalaman evakuasi sukses sebelumnya di Yaman dan Ukraina, menegaskan amanat konstitusi untuk memprioritaskan perlindungan warga negara di luar negeri.