Detak.media — Memorandum Islamabad (MOU) antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dimediasi Pakistan dan ditandatangani pada 17 Juni 2026, kini memasuki separuh masa jeda dua bulan dalam kondisi yang kian rapuh. Secara formal, kesepakatan itu masih berlaku, tetapi efektivitasnya menurun.

Dalam beberapa hari terakhir terjadi gelombang serangan yang mempercepat eskalasi: AS menargetkan sekitar 140 sasaran pada 11 Juli dan puluhan sasaran tambahan pada 13 Juli, sementara Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) membalas dengan menyerang instalasi terkait AS di Kuwait dan Bahrain. Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup, sehingga lalu lintas kapal turun ke level terendah dalam lima minggu dan pasar merespons cepat—harga minyak Brent yang sempat menyentuh US$70,5 per barel pada 3 Juli melonjak ke kisaran US$80 per barel pada 13 Juli, naik sekitar 13% dalam sepuluh hari perdagangan.

Hormuz Menjadi Inti Perselisihan

Banyak pengamatan awal menempatkan gencatan senjata sebagai tujuan utama Memorandum Islamabad. Namun persoalan penting sekarang adalah kontrol atas Selat Hormuz. Bagi Washington, prinsip “freedom of navigation” mengharuskan jalur ini tetap terbuka tanpa satu negara pun mengendalikan aksesnya. Sebaliknya bagi Teheran, Hormuz adalah aset strategis yang memberi daya tawar.

Iran tidak perlu menutup selat sepenuhnya; gangguan terbatas terhadap pelayaran sudah cukup untuk menaikkan biaya, premi asuransi, dan tekanan politik. Yang diperebutkan kini bukan sekadar akses pelayaran, melainkan siapa yang berhak menetapkan aturan keamanan, navigasi, dan tata kelola salah satu jalur energi paling strategis di dunia.

Perkembangan beberapa hari terakhir memperjelas pergeseran itu. Setelah Iran kembali menyatakan Hormuz ditutup, AS menerapkan kembali blokade terhadap pelayaran yang menuju atau berasal dari Iran, sambil tetap menjamin pelayaran internasional dengan perlindungan Angkatan Laut AS. Presiden Donald Trump juga mengumumkan rencana mengenakan pungutan 20% terhadap kapal yang melintasi selat tersebut. Kedua pihak kini bukan hanya mempertahankan klaim politik, tetapi mulai menerapkan aturan versi mereka sendiri atas Hormuz.

Mengapa Kompromi Makin Sulit?

Bagi Teheran, setiap solusi harus mengakui kepentingan strategisnya di Hormuz. Posisi minimumnya mencakup tiga unsur: tidak ada hambatan terhadap ekspor minyak Iran, penghentian operasi ofensif AS selama masa MOU, serta pengakuan “de facto” bahwa pengaturan keamanan Hormuz tidak dapat dilakukan tanpa memperhitungkan kepentingan Iran.

Sementara itu, Presiden Trump menghadapi dilema: menghindari perang berkepanjangan yang dapat memicu lonjakan harga energi dan inflasi menjelang pemilu paruh waktu November 2026, sekaligus mempertahankan citra AS sebagai penjamin kebebasan pelayaran internasional. Peralihan aksi Washington dari serangan terbatas menjadi blokade maritim terhadap Iran menunjukkan ruang kompromi menyempit bagi kedua pihak.

Tiga Skenario Menjelang Pertengahan Agustus

Skenario A: Kompromi Teknis. Kedua pihak mencapai kesepahaman mengenai pengelolaan Hormuz melalui mekanisme operasional atau mediasi regional. Hingga kini belum terlihat tanda-tanda ke arah itu.

Skenario B: Deadlock Bersenjata. MOU tetap bertahan secara hukum, tetapi kehilangan pengaruh terhadap perilaku para pihak, sementara bentrokan berlangsung tanpa berkembang menjadi konfrontasi langsung. Skenario ini telah terlampaui. Serangan timbal balik pada 11 dan 13 Juli menunjukkan konflik telah memasuki tahap keterlibatan militer langsung.

Skenario C: Eskalasi Terbuka. Konflik meningkat ketika masing-masing pihak mulai memaksakan aturan keamanan secara sepihak di Hormuz. Penutupan Hormuz oleh Iran, diikuti blokade maritim AS terhadap pelayaran Iran dan rencana pungutan atas kapal yang melintas, menunjukkan dinamika di lapangan bergerak menuju skenario ini.

Perubahan tersebut menuntut pembaruan skenario sebelumnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah transisi menuju Skenario C akan terjadi, melainkan apakah eskalasi ini bersifat sementara untuk memperkuat posisi tawar atau menjadi titik yang mengakhiri efektivitas Memorandum Islamabad.

Babak Baru, Bukan Kembali ke Titik Nol

Konflik ini bukan sekadar kembalinya kondisi sebelum MOU. Pusat perselisihan bergeser dari upaya pengentian perang ke perebutan otoritas atas keamanan, navigasi, dan tata kelola Selat Hormuz. Persaingan dijalankan melalui penggunaan kekuatan militer, pengendalian jalur pelayaran, dan tekanan ekonomi.

Kenaikan harga minyak kembali ke kisaran US$80 per barel menunjukkan pasar menilai sengketa Hormuz sebagai persoalan struktural yang dapat mengganggu stabilitas energi global, bukan sekadar rangkaian insiden militer sementara.

Menjelang berakhirnya masa jeda MOU pada pertengahan Agustus, pertanyaan utama bukan lagi apakah kesepakatan masih berlaku secara formal, tetapi apakah kedua pihak mampu menghentikan laju eskalasi dan kembali menggunakan mekanisme penyelesaian yang disepakati dalam Memorandum Islamabad. Jika perkembangan saat ini berlanjut, MOU kemungkinan tidak akan berakhir melalui keputusan politik yang membatalkannya, melainkan karena tidak lagi mampu mengendalikan perilaku para pihak.

*) Pemerhati Geopolitik, Wakil Menteri Keuangan 2011–2013, dan Sherpa G20 2008–2014