Detak Media — Perdebatan soal harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat setelah beredar informasi bahwa nilai keekonomian Pertalite (RON 90) disebut-sebut lebih tinggi dibanding harga jual Pertamax (RON 92) di SPBU. Temuan ini mengejutkan publik, mengingat Pertamax selama ini dikenal sebagai BBM dengan kualitas lebih tinggi.

Isu tersebut ramai dibahas di media sosial dan memunculkan pertanyaan di masyarakat: bagaimana mungkin BBM dengan oktan lebih rendah justru memiliki “harga asli” yang lebih mahal?

Apa yang Dimaksud Nilai Keekonomian BBM?

Nilai keekonomian adalah biaya riil yang dibutuhkan untuk pengadaan BBM, mulai dari pembelian minyak mentah atau produk jadi, proses pengolahan, distribusi, hingga sampai ke SPBU. Nilai ini tidak memperhitungkan subsidi, kompensasi, atau intervensi harga dari pemerintah.

Perhitungan nilai keekonomian sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

  • Harga minyak mentah dunia (ICP dan MOPS)
  • Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
  • Biaya logistik dan distribusi dalam negeri

Ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, otomatis nilai keekonomian seluruh jenis BBM ikut terdongkrak.

Skema Harga BBM di Indonesia: Subsidi dan Kompensasi

Di Indonesia, harga BBM tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

Pertalite masuk kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Artinya, pemerintah menanggung selisih antara nilai keekonomian dengan harga jual ke masyarakat.

Sementara Pertamax secara status adalah BBM nonsubsidi. Namun dalam praktiknya, harga Pertamax di SPBU juga tidak selalu mengikuti harga pasar sepenuhnya. Pemerintah dan Pertamina kerap melakukan penahanan harga melalui mekanisme kompensasi demi menjaga daya beli masyarakat.

Penjelasan Pakar dari ITB

Guru Besar dari Institut Teknologi Bandung, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menjelaskan bahwa secara keekonomian murni, selisih biaya produksi antara RON 90, RON 92, hingga RON 95 sebenarnya tidak terlalu jauh.

Menurutnya, pada periode harga minyak tinggi dan rupiah melemah, nilai keekonomian Pertalite bisa menyentuh kisaran Rp 15.000–Rp 16.000 per liter. Sementara harga jualnya di SPBU tetap Rp 10.000 per liter karena disubsidi.

Di sisi lain, harga jual Pertamax di SPBU yang berada di kisaran Rp 12.000–Rp 13.000 per liter bukanlah harga pasar sesungguhnya, melainkan harga yang sudah “ditahan”.

Klarifikasi dari Pertamina Patra Niaga

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa harga Pertamax yang berlaku saat ini bukan harga keekonomian.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama Pertamina mengambil kebijakan menahan harga Pertamax agar tidak melonjak mengikuti harga pasar internasional. Selisih antara nilai keekonomian dan harga jual tersebut masuk dalam skema kompensasi yang nantinya diperhitungkan kepada negara.

Dengan kata lain:

  • Pertalite: selisih ditutup lewat subsidi
  • Pertamax: selisih ditutup lewat kompensasi

Inilah yang membuat di atas kertas nilai keekonomian Pertalite terlihat lebih mahal dibanding harga jual Pertamax di SPBU.

Faktor Harga Minyak Dunia dan Kurs Rupiah

Pada saat harga minyak mentah global tinggi dan rupiah melemah, nilai keekonomian BBM melonjak signifikan.

Dalam kondisi tersebut, nilai keekonomian:

  • Pertalite bisa berada di kisaran Rp 13.000–Rp 16.000 per liter
  • Pertamax bisa berada di kisaran Rp 15.000–Rp 17.000 per liter jika mengikuti harga pasar

Namun harga di SPBU tidak berubah setinggi itu karena adanya intervensi fiskal.

Menurut Tri Yuswidjajanto, kondisi ini juga bisa dibaca sebagai strategi jangka panjang Pertamina untuk mendorong konsumen beralih dari Pertalite ke Pertamax.

Terlebih, dengan penerapan sistem barcode dan pembatasan kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi, ruang konsumsi Pertalite makin dipersempit. Secara alami, konsumen akan terdorong beralih ke Pertamax yang selisih harganya kini makin tipis.

Dampak ke APBN Bisa Sangat Besar

Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, memperkirakan beban subsidi dan kompensasi energi dapat membengkak signifikan ketika harga minyak dunia tinggi.

Potensi tambahan beban APBN disebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah dalam setahun, karena negara harus menutup selisih harga BBM agar tidak membebani masyarakat secara langsung.

Meski demikian, pemerintah tetap memilih kebijakan menahan harga BBM bersubsidi dan sebagian BBM nonsubsidi demi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Fenomena nilai keekonomian Pertalite yang disebut lebih mahal dari harga jual Pertamax bukan berarti Pertalite lebih mahal diproduksi, melainkan karena:

  • Pertalite disubsidi besar-besaran
  • Pertamax juga ditahan harganya melalui kompensasi
  • Harga pasar sebenarnya jauh lebih tinggi dari harga di SPBU

Kebijakan ini membuat harga di lapangan tidak mencerminkan biaya riil, tetapi lebih mencerminkan strategi fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.