Detak.media — Mantan Direktur Jenderal Pajak Machfud Sidik mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung anak berkebutuhan khusus (ABK). Ia menilai dukungan terhadap ABK perlu dimasukkan ke dalam agenda pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia masa depan.

Machfud menyebut keluarga dengan anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar, mulai dari akses terapi, pendidikan, hingga alat bantu, sekaligus menanggung beban ekonomi lebih tinggi dibanding keluarga lain.

Mengutip laporan UNICEF Indonesia berjudul Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia 2023, rumah tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mengeluarkan biaya sekitar 30% lebih besar dibandingkan rumah tangga lainnya.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa isu disabilitas bukan hanya persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga,” kata Machfud dalam acara KONICIWA Summit 2026 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Machfud, dukungan terhadap ABK seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Selama ini perhatian terhadap ABK lebih banyak berbasis bantuan sosial, padahal persoalannya juga meliputi akses pendidikan, kesempatan kerja, dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Machfud menilai regulasi yang mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas sejatinya telah ada, namun implementasinya perlu diperkuat.

“Saya melihat sudah saatnya kita memikirkan instrumen kebijakan yang tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan talenta penyandang disabilitas maupun dukungan bagi keluarga anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Beragam Bentuk Dukungan

Machfud menekankan kontribusi perusahaan tidak selalu harus berbentuk dana. Bentuk dukungan lain meliputi penyediaan alat terapi dan teknologi adaptif, pembukaan kesempatan kerja yang inklusif, penyelenggaraan pelatihan vokasi, hingga kemitraan dengan organisasi pemberdayaan penyandang disabilitas.

Perkuat Ekosistem

Gagasan itu mendorong Yayasan Inspirasy Indonesia mengembangkan sejumlah program untuk memperkuat ekosistem pendukung keluarga ABK. Melalui program Resources Sharing, yayasan memperluas akses terhadap alat terapi, alat bantu mobilitas, dan teknologi adaptif.

Program Link & Match membuka kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi talenta neurodivergent. Sementara program Limited Guardianship membantu keluarga menyusun perencanaan hukum dan keuangan agar perlindungan terhadap anak tetap terjamin di masa depan.

Wakil Ketua Pembina Yayasan Inspirasy Indonesia Ana Astuti mengatakan keluarga ABK membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk kepastian tentang masa depan anak-anak mereka.

“Sebagian besar orang tua menghabiskan energi dan sumber dayanya untuk terapi serta pendidikan anak. Di sisi lain, mereka juga perlu memikirkan bagaimana anak dapat hidup mandiri dan tetap memiliki jaminan kesejahteraan di masa depan,”

Ana menyatakan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat menjadi kunci membangun ekosistem yang menjawab kebutuhan keluarga ABK secara berkelanjutan.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan melihat isu ini bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai investasi bersama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya.