Detak.media — Asosiasi maskapai nasional Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah menyiapkan kebijakan responsif untuk menjaga pertumbuhan industri penerbangan di tengah tekanan geopolitik global yang belum pasti.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja pada pelaksanaan Indonesia Aero Summit (IAS) 2026 di Jakarta, Kamis (09/07/2026). Menurutnya, sektor penerbangan memiliki multiplier effect yang besar bagi perdagangan, pariwisata, jasa terkait, serta sektor lain seperti pendidikan dan pemerintahan.

Kebijakan Responsif Diperlukan

Denon menjelaskan industri penerbangan saat ini mendapat tekanan akibat krisis geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah dan Rusia–Ukraina. Dampaknya tercermin pada kenaikan harga bahan bakar avtur, penguatan dolar AS terhadap rupiah, dan penutupan beberapa rute internasional.

“Krisis geopolitik tersebut membuat harga bahan bakar termasuk avtur sangat tinggi, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga naik dan beberapa rute internasional sempat ditutup sehingga mengganggu bisnis maskapai penerbangan,”

INACA menilai kehadiran pemerintah diperlukan untuk memberi relaksasi dan kebijakan yang responsif agar industri tetap tumbuh dan terus memberi efek berganda bagi sektor lain.

Relaksasi dan Kebijakan yang Sudah Ada

Dalam rapat umum anggota INACA saat IAS 2026, asosiasi menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan responsif pemerintah. Kebijakan itu meliputi penyesuaian fuel surcharge, penghapusan PPN tiket untuk menurunkan harga, skema Airport Service Charge (PJP4U dan PJP2U), serta penghapusan bea masuk spare part pesawat oleh Kementerian Perindustrian.

Selain itu, ada kebijakan transaksi dolar AS untuk maskapai charter dari otoritas terkait yang dinilai membantu stabilitas operasional sejumlah layanan penerbangan.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto berharap kebijakan responsif akan mendorong kerja sama lebih baik antar pemangku kepentingan, termasuk maskapai, pengelola bandara, penyuplai avtur, penyedia ground handling, MRO, serta otoritas seperti Kementerian Perhubungan, KPPU, dan Bank Indonesia.

“Artinya dengan kebijakan yang responsif diharapkan dapat mendorong industri penerbangan Indonesia menjadi lebih kuat dan dapat bersaing di tingkat regional dan internasional,”

Bayu menyebut beberapa usulan dari maskapai untuk menjaga keberlanjutan industri, salah satunya penerapan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat. INACA menghargai langkah pemerintah yang sedang membahas rencana TBA bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

TBA dan Penghapusan Fuel Surcharge

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan TBA akan diberlakukan saat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat terhadap angkutan udara membaik. Menurutnya, ketika TBA diterapkan, komponen biaya tambahan seperti fuel surcharge yang saat ini dipakai akan dihapus.

“Kalau nanti diberlakukan TBA maka fuel surcharge itu ditiadakan,”

Dudy menyatakan penyesuaian diperlukan karena struktur biaya operasional maskapai berubah sejak TBA terakhir ditetapkan pada 2019, terutama terkait nilai tukar dan harga avtur.

Roadmap SAF 2027

Soal bahan bakar berkelanjutan, pemerintah menargetkan implementasi roadmap penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) pada 2027 dengan target pencampuran 1% SAF pada avtur. Pernyataan itu disampaikan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan, Sokhib Al Rokhman.

Sokhib menyebut penerapan awal akan difokuskan pada penerbangan internasional, dan ketersediaan pasokan dari pihak penyedia, seperti Pertamina, menjadi faktor penentu.

“Jadi SAF itu memang bertahap dan kita sudah mencanangkan itu di 2027 harapannya itu adalah penerapan Sustainable Aviation Fuel 1% blended dengan avtur yang ada. Tapi kami tergantung dari Pertamina, bagaimana Pertamina supply-nya,”

Uji coba penggunaan SAF 1% sebelumnya dilaporkan berhasil dilakukan pada maskapai Pelita Air untuk rute domestik, dan rencana penyediaan SAF difokuskan di Bandara Internasional Soekarno–Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Pandangan Independen terhadap SAF

Analis penerbangan independen Gatot Rahardjo menilai tantangan utama implementasi SAF bukan pada aspek teknis mesin, melainkan pada harga yang umumnya lebih tinggi dibandingkan avtur. Hal ini berpotensi menambah beban biaya operasional maskapai.

“Kalau dari sisi operator, mungkin concern-nya pada masalah pricing, karena tentu blended aviation fuel ini harus affordable dari sisi operasional cost maskapai, khususnya penerbangan berjadwal,”

Gatot menambahkan harapan bahwa penggunaan SAF pada rute internasional dapat membantu menekan biaya pajak karbon di luar negeri sehingga meningkatkan daya saing maskapai domestik.