Detak.media — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan serangkaian proyek strategis dan langkah kebijakan yang dijalankan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global. Paparan disampaikan dalam forum Kadin Indonesia Monthly Diplomatic yang digelar pada Jumat (10/7/2026) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri puluhan duta besar negara sahabat yang hadir secara langsung. Airlangga menjelaskan fokus pemerintah pada penguatan fondasi ekonomi nasional sebagai respons terhadap dinamika global.

Menurut Menko Perekonomian, ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik dan disrupsi teknologi menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Ia menyebutkan contoh konflik di Ukraina dan ketegangan di Selat Hormuz, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Di tengah ketidakpastian terutama selain terkait dengan konflik geopolitik yang belum selesai, ditambah lagi ketidakpastian dengan teknologi disruption Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi,”

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Airlangga memaparkan sejumlah inisiatif pemerintah. Salah satu yang sudah diluncurkan adalah program B50 yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan impor solar.

Di bidang energi bersih, pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan target kapasitas 100 gigawatt. Program ini dilengkapi dengan upaya hilirisasi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi, dengan investasi yang tersebar dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Airlangga juga menyebut dorongan kepada pengembangan industri semikonduktor melalui kerja sama dengan perusahaan desain chip global.

Dalam ranah perdagangan internasional, Indonesia terus memperluas akses pasar melalui sejumlah kerangka kerja. Target percepatan yang disebutkan antara lain aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), penyelesaian ratifikasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Menutup paparan, Airlangga meminta dukungan para duta besar untuk mempercepat realisasi nota kesepahaman investasi yang tercipta saat kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara.

“Beberapa MoU yang dihasilkan kunjungan dari Presiden Prabowo, para duta besar diharapkan membantu untuk mengawal realisasi daripada investasi,”