Detak.media — Utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 444,4 miliar pada Mei 2026, naik dari posisi April 2026 yang sebesar US$ 439,8 miliar.

Perbandingan tahunan menunjukkan kenaikan 2,1% dari Mei 2025, saat ULN tercatat US$ 435,6 miliar. Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 29,9% pada Mei 2026.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan kenaikan ULN dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik—baik pemerintah maupun bank sentral—sementara ULN swasta mengalami kontraksi yang lebih dalam.

Dalam upaya menjaga struktur utang tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah memperkuat koordinasi pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ucap Ramdan dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (15/7/2026).

Bila dilihat lebih rinci, nilai ULN pemerintah pada Mei 2026 mencapai US$ 217,3 miliar, tumbuh 3,7% secara tahunan, dan relatif stabil dibandingkan April 2026.

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan.

Sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6%); jasa pendidikan (16,2%); konstruksi (11,5%); serta transportasi dan pergudangan (8,5%). Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

ULN Swasta Catat Kontraksi

“Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global,” kata dia.

Pada periode yang sama, nilai ULN swasta pada Mei 2026 tercatat US$ 195,9 miliar, mengalami kontraksi 0,1% secara tahunan. Kontraksi ini lebih terbatas dibandingkan kontraksi 0,5% pada April 2026.

Kontraksi ULN swasta terutama didorong oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi tahunan 0,8%, lebih rendah dibandingkan kontraksi 5% pada April 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta.

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta,” pungkas Ramdan.