Detak.media — Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 444,4 miliar pada Mei 2026, naik dari posisi April 2026 sebesar US$ 439,8 miliar.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ULN pada Mei 2026 meningkat 2,1% dari US$ 435,6 miliar pada Mei 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan peningkatan ULN dipengaruhi oleh tumbuhnya ULN publik—termasuk pemerintah dan bank sentral—sementara ULN swasta mengalami kontraksi yang lebih dalam.

Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026. Untuk menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dengan tujuan mengoptimalkan peran ULN bagi pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ucap Ramdan dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (15/7/2026).

ULN Pemerintah Stabil

Secara rinci, ULN pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar US$ 217,3 miliar, tumbuh 3,7% secara tahunan dan relatif stabil dibandingkan April 2026.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan.

Sebagai komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6%); jasa pendidikan (16,2%); konstruksi (11,5%); serta transportasi dan pergudangan (8,5%). Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

ULN Bank Indonesia Dan Kontraksi Swasta

Ramdan menyatakan peningkatan ULN Bank Indonesia dipicu oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.

Pada saat yang sama, ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar US$ 195,9 miliar atau mengalami kontraksi 0,1% secara tahunan. Kontraksi ini lebih terbatas dibandingkan kontraksi 0,5% pada April 2026.

Penurunan ULN swasta terutama dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi tahunan sebesar 0,8%, lebih baik dibandingkan kontraksi 5% pada April 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta.

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta,” pungkas Ramdan.