Detak.media — Trimegah Sekuritas Indonesia mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri meskipun Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau investment grade dengan prospek (outlook) stabil.

Perusahaan sekuritas itu menilai tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda reformasi benar-benar terealisasi sesuai ekspektasi pasar, khususnya setelah komunikasi kebijakan dinilai mulai membaik.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan bahwa hasil penilaian S&P memberikan pesan yang konstruktif bagi Indonesia. Namun, menurut dia, pemerintah kini memasuki fase pembuktian setelah komunikasi kebijakan dinilai mulai membaik.

“Pemerintah harus memastikan setiap reformasi benar-benar berjalan sesuai yang telah dikomunikasikan kepada pasar,” ujar Fakhrul dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (13/7/2026).

Fakhrul menilai fokus pemerintah kini harus bergeser dari penyampaian kebijakan menuju implementasi yang konsisten. Keberhasilan reformasi, menurut dia, akan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor.

S&P sebelumnya mengapresiasi sejumlah indikator fundamental Indonesia, termasuk pertumbuhan penerimaan negara pada semester I-2026, komitmen pemerintah mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta langkah penyesuaian belanja negara untuk menjaga disiplin fiskal.

Selain itu, S&P juga mulai memberikan penilaian yang lebih positif terhadap reformasi melalui Danantara serta pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut lembaga pemeringkat tersebut, kebijakan itu berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kinerja ekspor apabila diimplementasikan secara efektif.

“Ini merupakan pengakuan bahwa reformasi yang sedang dilakukan mulai dipahami oleh investor global. Namun yang diapresiasi S&P bukan hanya idenya, melainkan keyakinan bahwa implementasinya akan semakin baik,” kata Fakhrul.

Meski demikian, Fakhrul menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah, terutama terkait penjelasan yang lebih rinci mengenai desain dan implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia mengatakan investor membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme operasional DSI, tata kelola perusahaan, hubungan dengan neraca pembayaran, dampaknya terhadap penerimaan negara, hingga koordinasinya dengan kebijakan fiskal dan moneter.

“DSI berpotensi menjadi salah satu reformasi struktural terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, transparansi dan komunikasi menjadi sangat penting agar investor memahami bagaimana kebijakan ini bekerja dan bagaimana manfaatnya terhadap penerimaan negara serta ketahanan eksternal Indonesia,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, pengalaman beberapa bulan terakhir menunjukkan komunikasi kebijakan yang jelas mampu mengurangi ketidakpastian, menekan premi risiko, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, status investment grade bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk mendorong peningkatan kualitas kredit Indonesia pada masa mendatang.

“Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, melanjutkan reformasi struktural, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan komunikasi tetap konsisten. Dengan demikian, ruang untuk memperoleh peningkatan kualitas kredit Indonesia di masa mendatang akan semakin terbuka,” pungkas Fakhrul.