Detak.media — JAKARTA, Investor.id — PT PLN (Persero) terus berupaya mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa, perusahaan negara ini memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan data, tata kelola, serta mencari solusi atas berbagai hambatan yang masih ada di wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk tahap pertama program pada tahun 2026. Pelaksanaan program ini akan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ing Tri Winarno, menekankan pentingnya validasi data. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar pembangunan jaringan listrik dapat dilakukan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Validasi data diperlukan agar seluruh wilayah yang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Tri Winarno. Ia menambahkan, data yang akurat juga krusial untuk mencegah adanya wilayah yang terlewat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Program Listrik Desa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan prioritas yang harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan belum berlistrik. Ia menilai Program Listrik Desa memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar pembangunan jaringan.

“Program ini membuka peluang ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” kata Darmawan. Ia menambahkan, program ini berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengungkapkan bahwa pemerintah dan PLN telah menyusun peta jalan Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Integrasi ini penting agar pembangunan jaringan dapat segera diikuti dengan penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu agar dapat tersambung ke jaringan listrik melalui program BPBL,” jelas Andriah.

Hingga April 2026, realisasi penyediaan listrik melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjangkau 1.403 lokasi dan melayani 40.724 rumah tangga. Pemerintah dan PLN menargetkan program ini dapat menjangkau 2.792 lokasi hingga akhir 2026, dengan potensi tambahan sebanyak 137.266 pelanggan baru.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melaporkan bahwa jumlah desa yang belum memperoleh akses listrik di wilayahnya telah menurun. Dari sekitar 70 desa pada awal 2025, kini tersisa 43 desa pada tahun 2026. Sherly berharap proyek yang belum selesai pada 2025 serta program tambahan pada 2026 dapat segera dituntaskan agar seluruh desa di Maluku Utara segera menikmati layanan listrik.

Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan komitmen pemerintah daerahnya untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN. Menurut Anwar, akses listrik merupakan salah satu prasyarat fundamental untuk mendukung iklim investasi, peningkatan pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.