Detak.media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook Stabil sebagai pengakuan internasional terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah. Menurut Purbaya, hasil penilaian itu menunjukkan kebijakan fiskal Indonesia tetap berada di jalur yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Purbaya mengatakan penilaian S&P mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara secara prudent, transparan, dan bertanggung jawab. Ia menambahkan berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keputusan S&P mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia di level BBB dengan outlook Stabil juga dinilai sebagai pengakuan atas keberhasilan pemerintah menjaga disiplin anggaran, memperkuat kredibilitas fiskal, serta meningkatkan kualitas belanja negara.

“Penilaian S&P menegaskan bahwa pengelolaan fiskal Indonesia berada pada jalur yang tepat. Pemerintah menjalankan kebijakan secara hati-hati, terukur, dan selalu berorientasi pada keberlanjutan fiskal serta penguatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya, Selasa (14/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan fiskal agar setiap program dan belanja negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan pengawasan, akuntabilitas, serta penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Ia menambahkan efisiensi belanja negara menjadi salah satu agenda utama reformasi fiskal. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang lebih besar tanpa mengurangi dukungan terhadap program-program prioritas nasional.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis terus diperkuat guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat yang optimal.

“Setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, pengawasan, evaluasi, dan efisiensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBN,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara berkala memantau perkembangan kondisi fiskal dan perekonomian nasional untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi.

Menurutnya, kepala negara secara rutin meminta laporan mengenai perkembangan fiskal dan kondisi ekonomi nasional sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.

“Setiap kebijakan terus dievaluasi, diukur efektivitasnya, dan diperbaiki apabila ditemukan ruang untuk penyempurnaan. Karena itu, pengelolaan fiskal tidak berjalan tanpa arah, melainkan berdasarkan perencanaan dan pengawasan yang kuat,” tutur Purbaya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga agar seluruh program prioritas dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Di samping meningkatkan kualitas belanja, pemerintah menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan kas negara secara prudent. Strategi tersebut bertujuan memastikan ruang fiskal tetap memadai untuk menghadapi berbagai risiko sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Purbaya menilai pengelolaan kas negara yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun bantalan fiskal (fiscal buffer) yang kuat guna mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Kami memastikan kondisi fiskal tetap aman dan memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi berbagai dinamika. Pengelolaan kas yang baik merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan,” terang Purbaya.

Perkuat Basis Penerimaan

Pada sisi penerimaan negara, pemerintah terus memperkuat basis penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan ekstensifikasi perpajakan tanpa menaikkan tarif pajak. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas basis wajib pajak dan memastikan setiap pihak yang telah memenuhi persyaratan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, pemerintah berharap ruang fiskal semakin memadai untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus pemerintah adalah memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan sinyal positif bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan berbagai kebijakan pemerintah masih memperoleh kepercayaan dari komunitas internasional.

Ke depan, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi fiskal melalui peningkatan kualitas belanja negara, menjaga disiplin anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

“Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan melalui kerja nyata, tata kelola yang semakin baik, serta kebijakan yang berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia memiliki prospek ekonomi yang semakin positif ke depan,” tutup Purbaya.