Detak.media — Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk meninjau kembali besaran anggaran per porsi yang saat ini tercatat Rp15.000.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026), dan juga menekankan perlunya perbaikan data penerima manfaat hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebelum keputusan diambil.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan salah satu aspek yang diminta dikaji adalah perbedaan kondisi wilayah, misalnya antara daerah 3T di wilayah timur dan Jawa terkait besaran anggaran per porsi.

“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” kata Agustina di Istana.

Agustina menuturkan Presiden meminta agar setiap kajian dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. Perbaikan data dinilai penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan ‘ oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG’. Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya bener-bener bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua,” ucap dia.

Diskusi Menuju Penargetan Penerima

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Negara dan sejumlah menteri itu, muncul pembahasan untuk mengecualikan kelompok penerima manfaat dari desil atas — yaitu desil 8, 9, dan 10 — agar program lebih efisien.

Prabowo, menurut Agustina, menginstruksikan agar MBG difokuskan kepada penerima di desil bawah serta wilayah tertinggal yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

“Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting -nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan,” ungkap Agustina.