Detak Media — Istana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dijalankan meski sedang berlangsung pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program sambil memperbaiki tata kelola.

Dudung mengatakan perubahan pimpinan BGN dan proses hukum yang tengah berjalan menjadi bukti sikap responsif pemerintah terhadap masalah yang muncul. Ia menegaskan langkah evaluasi dan perbaikan diperlukan tanpa menghentikan layanan kepada masyarakat.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Dudung memastikan kendala internal tidak akan menghentikan program yang menyasar kelompok rentan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan ibu hamil, terus terjamin.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tegas Dudung.

Temuan Lapangan dan Percontohan SPPG

Kepala Staf Kepresidenan menyebut tim melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari pantauan di lapangan, terdapat SPPG yang sudah menerapkan standar operasional dengan baik.

Temuan meliputi kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat. Dudung menyarankan SPPG yang telah memenuhi standar itu menjadi percontohan untuk daerah lain.

“SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Dudung.

Pengawasan Diperketat dan Keterlibatan Publik

Menurut Dudung, pelaksanaan program di tingkat bawah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan MBG.

KSP membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan agar program tidak sekadar mengejar target kuantitas, melainkan benar-benar menjangkau yang membutuhkan.

Dudung menambahkan bahwa prioritas distribusi adalah menyentuh lapisan masyarakat paling membutuhkan, termasuk wilayah terluar.