Detak.media — Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dan Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami memperingatkan pentingnya kebijakan yang berpihak bagi sektor pelayaran dan galangan kapal nasional setelah kepailitan PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS).

Pailitnya DPS dianggap sebagai peringatan bahwa galangan kapal membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar industri tetap sehat, kompetitif, dan mampu mempertahankan kapasitas nasional.

INSA: Penguatan Galangan Syarat Kedaulatan Maritim

Carmelita menyatakan penguatan industri galangan kapal nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.

Dia menyampaikan keprihatinan atas kepailitan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). “Dinamika yang dihadapi DPS menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam membangun industri galangan kapal yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Carmelita di Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Menurut Carmelita, industri galangan memiliki karakteristik berbeda dibanding industri lain. Galangan merupakan industri padat modal dan padat karya, membutuhkan investasi jangka panjang dengan waktu balik modal relatif lama, serta harus memenuhi standar keselamatan dan klasifikasi internasional.

Karena karakter tersebut, pengembangan industri galangan perlu dukungan kebijakan yang berkesinambungan agar galangan kapal nasional mampu bersaing dengan negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang dinilai memberikan keberpihakan kuat terhadap sektor tersebut.

Carmelita menekankan penguatan industri galangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan bagian dari penguatan ekosistem maritim nasional. Selain dukungan pembiayaan, pemerintah perlu memperkuat industri bahan baku dan komponen kapal dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan efisiensi biaya produksi, dan memperkuat daya saing.

Dia menambahkan bahwa ekosistem maritim yang kuat tercipta jika industri pelayaran, galangan kapal, industri pendukung, lembaga pembiayaan, dan pemerintah berjalan bersama. “Pengembangan galangan nasional membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pelaku industri, pemerintah dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

IPERINDO: Kepailitan DPS Hilangkan Kapasitas dan Keahlian

Sementara itu, Anita Puji Utami menilai kepailitan PT DPS merupakan alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa industri galangan kapal nasional tengah menghadapi tantangan tidak ringan.

“Hilangnya salah satu galangan bersejarah bukan hanya persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun,” kata Anita.

Anita menegaskan bahwa PT DPS lebih dari sekadar perusahaan galangan; perusahaan itu merupakan bagian dari sejarah perkembangan industri maritim Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun, DPS berperan dalam mencetak sumber daya manusia di bidang teknik perkapalan dan menjadi bagian penting dari komunitas pendidikan teknik kemaritiman nasional yang berpusat di Jawa Timur.

Ia memperingatkan tanpa keberpihakan kebijakan, galangan nasional akan sulit bersaing, terutama menghadapi masuknya produk kapal dan jasa dari luar negeri. “Tanpa keberpihakan kebijakan tersebut, galangan nasional akan sulit bersaing, terlebih menghadapi masuknya produk kapal maupun jasa dari luar negeri,” pungkasnya.

Status Operasional DPS

Operasional DPS resmi berhenti sejak dinyatakan pailit pada 3 Juni 2026 berdasarkan unggahan di media sosial DPS (01/07). Galangan kapal tertua di Surabaya itu resmi menutup perjalanan panjangnya yang telah berlangsung hampir 116 tahun.