Detak.media — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan memastikan pendanaan untuk program biodiesel B50 dan pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi nelayan akan tersedia pada 2026. Lembaga itu menegaskan tambahan pembiayaan tidak akan mengganggu anggaran untuk program-program utama di sektor perkebunan sawit.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan kebutuhan dana untuk mendukung implementasi biodiesel B50 pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 32,3 triliun. Selain itu, BPDP juga menyiapkan dukungan pendanaan bagi penyaluran 400.000 kiloliter solar dengan harga khusus untuk nelayan.

Alfansyah menyatakan ketersediaan dukungan pendanaan itu saat ditemui di kantor BPDP, Jakarta, Rabu (15/7/2026). “Ya BPDP siap support (pendanaan) aja,” kata Alfansyah.

Perhitungan BPDP memperkirakan dukungan harga khusus solar bagi nelayan membutuhkan anggaran kurang dari Rp 1,5 triliun. Angka itu muncul berdasarkan selisih harga sekitar Rp 3.600 per liter untuk alokasi solar sebanyak 400.000 kiloliter.

Pemerintah sebelumnya menetapkan harga khusus solar nonsubsidi sebesar Rp 15.000 per liter bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Harga itu lebih rendah dibandingkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 18.600 per liter.

Selisih harga tersebut akan dibiayai melalui dana yang dikelola BPDP, sehingga program subsidi harga solar bagi nelayan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski menerima tanggung jawab pembiayaan tambahan, Alfansyah menegaskan seluruh program utama BPDP di sektor sawit tetap menjadi prioritas. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta riset akan tetap memperoleh alokasi anggaran.

“Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya, itu pasti harus ada dananya,” ujarnya.

BPDP menegaskan seluruh program berbasis sawit akan terus berjalan seiring dukungan pendanaan untuk biodiesel B50 dan kebijakan harga khusus solar bagi nelayan.

Alfansyah juga menyatakan BPDP belum melihat adanya kebutuhan untuk menaikkan pungutan ekspor sawit pada tahun ini karena dana yang tersedia masih dinilai memadai. ” Insyaallah cukup, tahun ini cukup,” kata Alfansyah.

Kendati demikian, BPDP belum memerinci posisi dana kelolaan saat ini, proyeksi penerimaan dari pungutan ekspor sawit, maupun alokasi anggaran untuk masing-masing program sepanjang 2026.