Detak.media — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan untuk implementasi biodiesel B50 pada 2026 dan harga khusus solar nonsubsidi bagi nelayan akan tersedia, serta tidak akan mengganggu anggaran program utama di sektor perkebunan sawit.

BPDP juga menegaskan program-program berbasis sawit, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan riset tetap menjadi prioritas pendanaan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan estimasi kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan biodiesel B50 pada 2026 mencapai sekitar Rp 32,3 triliun. Selain itu, lembaga itu menyiapkan dukungan untuk penyaluran 400.000 kiloliter solar dengan harga khusus bagi nelayan.

“Ya BPDP siap support (pendanaan) aja,” kata Alfansyah saat ditemui di kantor BPDP, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Alfansyah memperkirakan dukungan untuk harga khusus solar bagi nelayan membutuhkan anggaran kurang dari Rp 1,5 triliun. Perhitungan tersebut didasarkan pada selisih harga sekitar Rp 3.600 per liter untuk alokasi solar sebanyak 400.000 kiloliter.

Pemerintah sebelumnya menetapkan harga khusus solar nonsubsidi sebesar Rp 15.000 per liter bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 18.600 per liter.

Selisih harga tersebut akan ditanggung melalui dana yang dikelola BPDP, sehingga program subsidi harga solar bagi nelayan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mendapat tanggung jawab tambahan pembiayaan, Alfansyah menegaskan seluruh program utama BPDP di sektor sawit akan tetap menjadi prioritas pendanaan.

“Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya, itu pasti harus ada dananya,” ujarnya.

BPDP menegaskan seluruh program berbasis sawit akan tetap berjalan seiring dukungan pendanaan untuk biodiesel B50 dan kebijakan harga khusus solar bagi nelayan.

Alfansyah juga menyatakan BPDP belum melihat kebutuhan untuk menaikkan pungutan ekspor sawit pada tahun ini karena dana yang tersedia masih dinilai memadai.

“ Insyaallah cukup, tahun ini cukup,” kata Alfansyah.

Kendati demikian, BPDP belum merinci posisi dana kelolaan saat ini, proyeksi penerimaan dari pungutan ekspor sawit, maupun alokasi anggaran untuk masing-masing program sepanjang 2026.