Detak.media — S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit kedaulatan Indonesia untuk jangka panjang pada level BBB dan peringkat jangka pendek pada A-2. Lembaga pemeringkat itu juga menegaskan prospek (outlook) peringkat Indonesia tetap stabil dalam pengumuman yang dirilis Senin (13/7/2026).

“Kami menegaskan kembali peringkat kredit kedaulatan Indonesia untuk jangka panjang ‘BBB’ dan jangka pendek ‘A-2’,” tegas S&P.

Alasan Prospek Stabil

S&P mengatakan prospek stabil mencerminkan keyakinan bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal bersifat sementara. Lembaga tersebut memperkirakan kondisi akan membaik seiring kenaikan harga komoditas dan stabilnya arah kebijakan pemerintah.

Proyeksi Fiskal dan Rasio Utang

Dalam laporannya, S&P memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan 2027. Rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,6% dari PDB pada 2026 dan meningkat tipis menjadi 40,7% pada 2027.

Tekanan Eksternal dan Penanganan

S&P mencatat tekanan terhadap kondisi fiskal antara lain berasal dari tingginya harga energi, suku bunga global yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, lembaga itu menilai tekanan tersebut dapat diredam melalui kenaikan harga komoditas dan langkah efisiensi belanja pemerintah.

“Melemahnya posisi fiskal dan eksternal Indonesia—yang disebabkan oleh tingginya harga energi, suku bunga yang lebih tinggi, mata uang yang lemah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, dan akumulasi utang—bersifat sementara dan dapat diatasi dengan kenaikan harga komoditas dan pemotongan pengeluaran,” tulis S&P.

Penilaian Terhadap Kebijakan Ekspor Komoditas

S&P memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Lembaga pemeringkat menilai kebijakan itu berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam sekaligus mendorong penerimaan dan keuntungan ekspor.

“Mereka juga meyakini bahwa upaya pemerintah untuk memusatkan manajemen dan mengurangi kebocoran di sektor sumber daya dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan laba ekspor, terutama jika implementasi kebijakan membaik,” jelas S&P.