Detak.media — S&P Global Ratings memilih jalan berbeda dibandingkan Moody’s dan Fitch Ratings dengan mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia, sementara dua lembaga pemeringkat lain menurunkan outlook menjadi negatif.

Perbedaan pandangan ini muncul karena tiap pemeringkat memberi bobot yang berbeda pada indikator yang dinilai. S&P lebih menekankan pada kedisiplinan fiskal dan stabilitas institusi, sedangkan Moody’s dan Fitch menyoroti tata kelola dan ketidakpastian kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kepala Riset KISI Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai Indonesia relatif kuat pada dua aspek yang menjadi fokus S&P. Pertama, ada komitmen menjaga defisit anggaran tidak melebihi 3% dari gross domestic product (GDP). Kedua, penerimaan negara tercatat tumbuh 19-21% year on year pada lima bulan pertama 2026.

“S&P menilai pelemahan fiskal hanyalah sementara (temporary) bukan struktural,” jelas Wafi kepada Investor Daily, Selasa (14/7/2026).

Keputusan S&P yang berbeda ini memberikan sedikit napas lega di tengah tekanan eksternal yang sempat membayangi pasar modal, termasuk sorotan dari MSCI dan FTSE Russell.

Meski berbeda soal outlook, ketiga lembaga pemeringkat mengafirmasi status investment grade untuk Indonesia pada 2026. S&P menetapkan peringkat jangka panjang pada level BBB dan A-2 untuk jangka pendek. Moody’s dan Fitch mempertahankan peringkat masing-masing pada level Baa2 dan BBB.

Wafi memaknai keputusan S&P sebagai indikasi bahwa Indonesia tidak akan mengalami split rating yang memicu aksi jual paksa oleh dana dengan mandat investment grade.

Namun, sentimen dari S&P bukan lantas menjadi katalis positif baru bagi pasar. S&P sendiri memperingatkan dalam dokumen resmi bahwa peringkat Indonesia bisa turun jika utang bersih pemerintah naik lebih dari 3% terhadap PDB dalam laju tahunan.

Faktor lain yang dapat menurunkan peringkat dari level BBB menurut S&P adalah jika pembayaran bunga utang pemerintah melebihi 15% dari pendapatan negara, serta apabila penerimaan ekspor melambat secara struktural sehingga kebutuhan pembiayaan melampaui pendapatan.

Karena itu, Wafi menegaskan sentimen S&P lebih berfungsi mencegah skenario buruk alias “sekadar mengurangi risiko ekstrem (tail risk)” daripada menjadi pemicu kenaikan pasar. Keputusan ini juga tidak otomatis berbuah katalis utama bagi saham-saham perbankan.

Katalis Utama Dan Saham Yang Diuntungkan

Bagi Wafi, katalis utama pasar tetap bergantung pada hasil tinjauan MSCI pada November mendatang. Pada periode itu akan diputuskan nasib pembekuan pasar modal Indonesia oleh MSCI: dicabut atau berlanjut, termasuk posisi Indonesia apakah tetap menjadi emerging market atau diturunkan menjadi frontier market.

Katalis lain yang berpotensi mendorong pasar modal adalah stabilitas nilai tukar rupiah dan laporan pendapatan kuartal II-2026 yang solid. Sebaliknya, sentimen S&P diperkirakan hanya memberikan keuntungan terbatas pada saham-saham tertentu.

“Paling diuntungkan emiten dengan utang besar berbasis sovereign spread seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) karena biaya pembiayaan kembali (refinancing cost) mereka tidak naik lebih jauh,” tutup Wafi.