Detak.media — Stabilisasi harga pangan nasional diuji oleh penguatan dolar AS dan masalah logistik, sehingga meski pasokan melimpah, harga di tingkat konsumen cenderung naik. Tekanan itu terutama terlihat pada komoditas impor seperti bawang putih serta wilayah dengan keterbatasan angkut seperti Wamena di Papua.

Pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan intervensi, baik melalui pengaturan impor, optimasi distribusi udara, maupun skema harga BBM khusus nelayan, untuk meredam kenaikan harga bawang putih, beras, minyak goreng, ikan segar, dan telur.

Komoditas Prioritas: Bawang Putih, Beras, dan Minyak Goreng

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut tiga komoditas yang perlu mendapat perhatian pemerintah: bawang putih, beras, dan minyak goreng (migor). Meski perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif rendah, level harga beras dan migor sudah sangat tinggi sehingga masyarakat merasakan harga mahal. Rerata nasional harga beras tercatat Rp15.499 per kilogram (kg) dan migor Rp20.224 per liter.

Rerata nasional harga bawang putih mencapai Rp42.611 per kg, jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen Rp38.000 per kg. Amalia mengatakan, “Kenaikan harga bawang putih salah satu faktornya (penyebab) adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya logistik internasional.” Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/07/2026).

Dampak Penguatan Dolar dan Biaya Distribusi

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra merinci dampak penguatan dolar pada harga bawang putih. Per 10 Juli 2026, rerata nasional harga eceran bawang putih honan tercatat Rp39.315 per kg, naik 5,5% di atas harga acuan. Di Maluku dan Papua, harganya mencapai Rp63.353 per kg, naik 58,38% dari harga acuan Rp40.000 per kg.

Nawandaru menyatakan, “Kenaikan itu salah satunya karena penguatan nilai dolar terhadap rupiah atau pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar sehingga memicu peningkatan harga di negara asal, paling besar dari China. Ini juga dipicu salah satunya lonjakan biaya distribusi efek dari krisis di Selat Hormuz.”

Untuk menekan biaya logistik, Kemendag mendorong importir melakukan dropping kapal langsung ke pelabuhan kawasan timur Indonesia. Menurut Nawandaru, “Di timur itu tekanan harganya sangat signifikan sehingga biaya logistik perlu dikurangi.”

Peran Bulog: Stok dan Optimalisasi Distribusi

Perum Bulog melaporkan pengadaan beras dalam negeri sudah mencapai 3,3 juta ton, sehingga stok yang dikuasai perusahaan lebih dari 5,2 juta ton. Stok tersebut tersebar di seluruh Indonesia untuk keperluan intervensi harga, baik SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) maupun bantuan pangan.

Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto menyampaikan, “Meski kami telah mensuplai lebih banyak ke masyarakat, masih ada kenaikan IPH, contoh di Papua. Karena itu, kami memperkuat distribusi ke wilayah prioritas. Di Wamena misalnya, kebutuhan stok cukup tinggi, tapi ada kendala kapasitas angkut yang terbatas,” kata dia.

Untuk mengatasi keterbatasan angkut di Wamena, Bulog berkoordinasi dengan pengelola bandara agar prioritas handling dan penyediaan gudang transit beras di bandara. Menurut Wawan, “Dari jalur udara ini, kapasitas angkut naik 55%, dari 510 ton beras jadi 795 ton per minggunya.”

Inflasi Ikan Segar dan Skema BBM Nelayan

BPS juga mencatat kontribusi kenaikan harga ikan segar terhadap inflasi bulanan Juni 2026. Amalia menjelaskan penyebabnya antara lain kenaikan harga solar sehingga nelayan sulit melaut dan kondisi cuaca yang kurang mendukung di beberapa daerah.

“Ikan segar mengalami inflasi tahunan 8,87% dan terjadi di 36 provinsi, Gorontalo paling tinggi 26,17%. Banyaknya peran inflasi pada ikan segar di berbagai provinsi tersebut salah satunya karena bahan bakar minyak (BBM) yang naik,” papar Amalia.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyusun skema harga BBM khusus bagi nelayan dengan kapal berukuran 30-200 gross tonnage (GT). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hasil skema itu akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum keputusan diambil. Pada Senin (13/07/2026) malam diputuskan besaran harganya Rp15.000 per liter.

Stabilisasi Harga Telur Lewat Akses Pasar Ekspor

Stabilisasi harga pangan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga produsen. Salah satu komoditas yang harganya anjlok dan perlu distabilkan adalah telur ayam. Kemendag berupaya membuka akses pemasaran ekspor bagi peternak mandiri di sentra produksi telur ayam.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyampaikan, “Ada potensi pemasaran melalui ekspor untuk telur ayam ras ke beberapa negara Asean, yaitu Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Peluang terbuka untuk kita ekspor telur ayam ke Singapura, namun tantangannya terkait kesiapan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan negara-negara tujuan itu,” tandas Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra.

Kemendag mengharapkan dukungan kementerian/lembaga (K/L) pembina sektor hulu telur ayam untuk mendampingi para peternak dalam memenuhi persyaratan ekspor dan mengoptimalkan penyerapan pasar luar negeri.