Detak.media — Penarikan utang pemerintah pada semester I-2026 tercatat agresif, mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4% dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Penarikan dini atau front loading dipandang perlu diselaraskan dengan kebutuhan defisit dan penyerapan belanja untuk menghindari pembengkakan biaya bunga atas dana yang belum produktif.

Realisasi utang itu tumbuh 51,4% secara tahunan. Sementara defisit APBN pada semester I-2026 mencapai Rp196,5 triliun, dengan realisasi pendapatan negara Rp1.459,4 triliun dan belanja negara Rp1.656 triliun, atau setara 0,7% terhadap PDB.

Proyeksi Defisit dan Pembiayaan

Outlook menunjukkan defisit APBN diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB pada akhir 2026. Perkiraan penerimaan negara adalah Rp3.208,1 triliun dan belanja negara Rp3.942,4 triliun. Proyeksi defisit ini lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.

Pembiayaan utang semester I-2026 terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp501,2 triliun dan pinjaman neto negatif senilai Rp23,8 triliun. Realisasi SBN telah mencapai 62,7% dari pagu Rp799,5 triliun dan tumbuh 62,4% secara tahunan dibandingkan Rp308,6 triliun pada semester I-2025.

Realisasi pinjaman Rp23,8 triliun setara 72,8% dari pagu Rp32,7 triliun, dengan pertumbuhan 446,6% secara tahunan dari realisasi Rp6,9 triliun pada semester I-2025.

Pandangan Ahli: Efektivitas Front Loading

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengatakan strategi front loading tepat bila pendanaan diperoleh sebelum imbal hasil (yield) naik dan kondisi pasar memburuk. Namun ia memperingatkan strategi itu berisiko mahal apabila dana terlalu lama menganggur karena pemerintah tetap membayar bunga sementara dana belum digunakan produktif.

“Efektivitas strategi tersebut harus diukur dari biaya rata-rata utang, tenor, risiko refinancing, dan kecepatan pemanfaatan dana,” jelas Rizal.

Rizal menilai lonjakan utang semester I dapat dipahami sebagai upaya menjamin pendanaan sebelum volatilitas pasar meningkat. Namun, besarnya penarikan juga mencerminkan tekanan fiskal jika penerimaan melemah dan kebutuhan belanja meningkat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan penggunaan dana dan biaya pembiayaan secara transparan. “Transparansi penting agar pasar dapat membedakan antara strategi pengelolaan kas yang pruden dan tekanan fiskal yang mulai meningkat,” tutur dia.

Ruang Pembiayaan dan Risiko

Pemerintah masih memiliki sisa ruang pembiayaan sekitar Rp354,8 triliun untuk semester II. Namun ruang respons terhadap guncangan dinilai lebih terbatas karena lebih dari separuh target utang sudah digunakan, sementara risiko subsidi, kompensasi, pelemahan rupiah, dan perlambatan ekonomi masih cukup besar.

“Fleksibilitas fiskal juga akan sangat ditentukan oleh realisasi penerimaan pajak dan kemampuan pemerintah mengendalikan belanja nonprioritas,” terang Rizal.

Menurut Rizal, lonjakan utang menunjukkan ruang fiskal makin sempit, terutama karena porsi belanja untuk bunga terus meningkat. Penerbitan SBN besar juga berpotensi mendorong bank memilih aset pemerintah yang lebih aman dibanding menyalurkan kredit, sehingga risiko perebutan dana investor (crowding out) perlu diantisipasi lewat pengaturan jadwal lelang, perluasan basis investor, dan koordinasi fiskal-moneter.

“Risiko crowding out akan makin kuat apabila yield SBN tetap tinggi dan permintaan kredit sektor riil sedang melemah,” tutur Rizal.

Penilaian Lembaga Internasional

Standard and Poor’s Global Ratings memproyeksikan utang bersih pemerintah Indonesia akan meningkat sekitar 2,9% dari PDB setiap tahun selama 2026–2029. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pemerintah diperkirakan tetap di atas 15% pada 2026–2027, sebelum kembali turun di bawah 15% seiring penurunan suku bunga dan meningkatnya pertumbuhan penerimaan negara.

Berdasarkan asumsi tersebut, utang bersih pemerintah umum diperkirakan meningkat menjadi 37,4% dari PDB pada akhir 2029, dari 36,4% pada 2024.

Ruang Respons Semester II

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai realisasi pembiayaan utang besar di awal tahun memberi ruang merespons guncangan pada semester II, tetapi ruang itu lebih berupa kas dan likuiditas, bukan ruang fiskal tanpa biaya. Jika tekanan baru muncul—misalnya harga minyak naik, rupiah melemah, atau subsidi membengkak—pemerintah punya bantalan kas lebih besar, namun jika kas berasal dari utang mahal maka bantalan itu membawa beban bunga.

“Ruang respons pada semester II-2026 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menurunkan penerbitan SBN berikutnya, mempercepat belanja produktif, dan menjaga defisit tetap kredibel,” tutur Josua.

Josua menegaskan strategi penarikan lebih awal tepat bila pemerintah memperkirakan kondisi pasar semester II akan lebih buruk. Namun strategi itu menjadi mahal jika pasar membaik atau dana yang ditarik tidak segera digunakan. Pada awal Juli, pasar SBN masih menunjukkan tekanan; imbal hasil SBN 10 tahun berada di sekitar 7,13% dan target lelang SBN diturunkan setelah permintaan pada dua lelang sebelumnya melemah. “Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang menghadapi biaya dana yang tidak murah,” tegas Josua.

Dia menambahkan lonjakan utang juga menunjukkan ruang fiskal makin sempit karena kualitas ruang belanja terbatas. APBN 2026 menetapkan pembiayaan anggaran Rp689,1 triliun, termasuk pembiayaan utang Rp832,2 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp203,1 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun. Sejak awal APBN 2026 memang dirancang dengan kebutuhan pembiayaan besar.

“Tantangannya adalah memastikan pembiayaan itu menciptakan pertumbuhan dan penerimaan masa depan, bukan hanya membiayai belanja rutin atau menambal tekanan jangka pendek,” terang Josua.

Josua menyarankan pemerintah mengurangi dana menganggur, menyesuaikan ukuran lelang SBN dengan kebutuhan kas riil, memperbesar porsi pinjaman murah dan berjangka panjang, mempercepat belanja dengan pengganda ekonomi tinggi, serta menjaga komunikasi fiskal agar pasar tidak membaca lonjakan utang sebagai tanda tekanan APBN. “Tanpa itu, masalahnya bukan sekadar utang naik, melainkan biaya utang naik sementara dampaknya ke pertumbuhan belum optimal,” kata Josua.

Pengamatan Akademis dan DPR

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut kenaikan penarikan utang semester I-2026 disebabkan beberapa faktor: realisasi belanja pemerintah semester I yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya; prospek pasar surat utang yang kurang menggembirakan sehingga pemerintah melakukan front loading; dan realisasi penerimaan negara yang di bawah target.

“Secara umum, ini bukan berita bagus bagi fiskal kita. Terjadi dua faktor secara bersamaan yaitu front-loading dan kondisi fiskal yang relatif berat,” tutur Wijayanto.

Menurut Wijayanto, Indonesia sudah memasuki era jebakan utang (debt trap) karena rasio pembayaran utang terhadap pendapatan (debt to service ratio) termasuk tinggi, dan refinancing utang menjadi satu-satunya cara membayar pokok jatuh tempo. Pembayaran bunga disebutnya semakin menggerus kemampuan APBN untuk melakukan investasi.

“Saat ini, pembayaran utang sudah di atas 20% APBN, jauh di atas belanja modal,” kata Wijayanto.

Sekaligus, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mencatat realisasi pembiayaan utang semester I-2026 mencapai Rp477,4 triliun, lebih tinggi dibanding posisi semester I-2025 sebesar Rp315,41 triliun. “Dengan demikian pembiayaan utang semester I mencapai Rp162 triliun, lebih besar dibanding tahun lalu,” terang Said.

Said mencatat realisasi pembiayaan investasi menurun menjadi Rp52,2 triliun dari target Rp203,1 triliun, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) semester I-2026 mencapai Rp255,5 triliun. DPR mencermati prognosa semester II-2026 di mana SILPA hingga akhir tahun juga diperkirakan Rp255,5 triliun, jauh lebih besar dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp72,39 triliun.

“Kita semua memahami bahwa pembiayaan utang ada harganya, apalagi di saat cost of fund sedang tinggi. Hal ini akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Tingginya SILPA sekaligus menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi perlu disempurnakan,” terang Said.

DPR juga menyoroti outlook defisit 2026 yang mencapai Rp734,3 triliun dan mendorong pemerintah menjalankan disiplin fiskal sesuai target APBN 2026. “Meskipun selisih hanya 0,17% dari target defisit awal, tetapi kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” pungkas Said.