Detak Media — Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran pimpinan Danantara Indonesia sekitar dua jam di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026). Pertemuan itu fokus pada pembahasan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKA) Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk tahun 2026.

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas strategi investasi negara melalui DDMF sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah.

Agenda Rapat

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan salah satu agenda utama rapat adalah pembahasan RKA DDMF 2026. Ia menyebutkan fokus pada sektor-sektor dengan karakter pengembalian investasi jangka panjang.

“Tadi disebutkan banyak sektor prioritasnya yang intinya adalah bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investment-nya bersifat jangka panjang,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen.

Paparan Pihak Danantara

Dalam pertemuan, Komisi XI menerima paparan awal dari Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang dilanjutkan oleh Direktur Utama DDMF, Sigit Puji Santosa. Materi memaparkan rencana proyek investasi serta kebutuhan anggaran DDMF tahun 2026.

Misbakhun mengatakan pembahasan juga meliputi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi XI. Namun, seluruh materi paparan bersifat tertutup sehingga tidak dipublikasikan lebih lanjut.

Konsultasi Sesuai Aturan

Menurut Misbakhun, konsultasi RKA DDMF dengan DPR merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Regulasi itu mewajibkan setiap RKA DDMF dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi XI yang membidangi sektor investasi.

Skema Pendanaan

Mengenai skema pendanaan, Misbakhun menjelaskan pemerintah masih merumuskan strategi pembiayaan untuk proyek-proyek yang memiliki keterkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung kepada DDMF.

“Sampai saat ini mereka sedang menyiapkan proyek apa saja yang mempunyai irisan dengan APBN. Strateginya masih dirumuskan,” ujar Misbakhun.