Detak Media — Kementerian Keuangan mengumumkan pelantikan tiga pejabat Direktur Jenderal dalam upaya memperkuat tata kelola fiskal dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari penataan internal di kementerian.

Selain pergantian pejabat, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kesiapan untuk berdiskusi mengenai beberapa usulan perubahan tarif dan skema pemungutan pajak. Topik yang telah masuk agenda antara lain usulan tarif JHT 0 persen dan konsep pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang online serta pelaku UMKM di ranah digital.

Agenda Pembahasan Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak akan membuka forum diskusi untuk menelaah usulan tarif JHT 0 persen yang diusulkan sejumlah pihak. Pembahasan ini menjadi bagian dari langkah untuk menyeimbangkan kebijakan sosial dan fiskal yang berdampak pada tenaga kerja dan pemberi kerja.

Saat yang sama, skema pemungutan PPh untuk pedagang online dan pelaku UMKM digital menjadi perhatian karena perkembangan ekonomi digital yang memunculkan model usaha baru. Diskusi bertujuan mencari mekanisme pemajakan yang sesuai dengan karakter transaksi elektronik dan kapasitas pelaku usaha mikro.

Fokus Penguatan Kapasitas Kemenkeu

Pelantikan tiga Dirjen dipandang sebagai langkah administratif untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal dan perpajakan. Penataan pejabat diharapkan mendukung koordinasi internal dalam menghadapi dinamika kebijakan dan kebutuhan regulasi, terutama pada isu-isu yang menyentuh pelaku usaha kecil dan menengah.

Pembahasan perpajakan yang melibatkan JHT dan PPh bagi pelaku usaha digital akan menjadi agenda lanjutan kementerian. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.