Detak Media — Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mencapai puncak musim kemarau pada Agustus–September 2026. Kondisi ini mendapat perhatian karena bertepatan dengan fenomena El Nino yang mulai terdeteksi sejak April–Mei 2026.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan empat rekomendasi strategis untuk mengamankan produksi pangan nasional: mempercepat masa tanam, memprioritaskan penggunaan air pada fase kritis tanaman, memakai varietas genjah, serta mengurangi ekspansi lahan di wilayah yang sangat rawan kekeringan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua kejadian berbeda. Musim kemarau terjadi setiap tahun sebagai bagian dari iklim Indonesia, sedangkan El Nino muncul berkala setiap 3–7 tahun dan durasinya bisa 9–12 bulan tergantung kondisi atmosfer global.

“Sehingga, diperkirakan El Nino yang dimulai sejak sekitar April atau Mei 2026 itu akan berakhir di Mei tahun depan. Namun, untuk tahun depan, musim kemarau kita tidak bersamaan dengan terjadinya El Nino. Yang perlu kita waspadai, ketika fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau karena akan membuat hujan lebih sedikit seperti yang kita alami di tahun ini,” ujar Teuku saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Jakarta, Senin (29/06/2026).

Dampak Pada Tanaman Pangan

BMKG memaparkan kebutuhan air dan risiko untuk beberapa tanaman: padi membutuhkan air tinggi dengan risiko tinggi; jagung berisiko sedang; kedelai berisiko rendah–sedang dan relatif adaptif; sorgum berisiko rendah dan adaptif.

Dampak musim kemarau yang dikemukakan antara lain mundurnya masa tanam, gangguan fase vegetatif–generatif, penurunan produktivitas, serta peningkatan risiko puso. Oleh karena itu rekomendasi percepatan tanam dan prioritas air pada fase kritis tanaman dianggap penting.

“Masyarakat tidak perlu panik dengan El Nino. BMKG siap mendampingi pemerintah daerah (pemda), Dinas Pertanian di tiap daerah, untuk dapat menilai lagi dampak dan risiko kemarau terhadap tanaman, apakah misal nanti mundur tanamnya,” kata Teuku.

Respons Pemerintah dan Kementerian Pertanian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan dampak negatif El Nino seperti kekurangan air akibat kurangnya curah hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan berdampak pada inflasi. “Ini harus diantisipasi, termasuk oleh Kementerian Pertanian, agar jangan sampai produksi pangan turun karena bisa berpengaruh ke produksi, program swasembada, dan pengendalian inflasi,” ujarnya.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi menyebutkan Menteri Pertanian mengeluarkan surat tertanggal 9 Maret 2026 (No.B-73/TI.050.M/03/2023) kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota berisi langkah antisipatif, termasuk optimalisasi pengelolaan air irigasi dan gerakan percepatan tanam.

Ketahanan Pangan dan Cadangan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan ketahanan pangan nasional dinilai kuat. Ia mengutip data produksi beras nasional 2025 sebesar 34,69 juta ton menurut Badan Pusat Statistik dan menyinggung angka dari organisasi internasional yang berada di kisaran yang sama.

Qodari juga menyebut Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Juni tercatat 5,3 juta ton, dinyatakan sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Pernyataan Presiden terkait status swasembada beras per 31 Desember 2025 juga diangkat sebagai indikator penguatan ketahanan pangan.

Di samping itu, pemerintah disebutkan memberikan dukungan melalui kebijakan pupuk bersubsidi: penyaluran dari PT Pupuk Indonesia ke gapoktan/koperasi hingga petani yang terdaftar dengan mekanisme digital dan verifikasi KTP. Sejak Oktober 2025, harga pupuk bersubsidi diturunkan 20% dan kuota ditambah menjadi 9,5 juta ton berdasarkan Perpres No 06 Tahun 2025, menurut pernyataan Qodari.

BMKG dan kementerian terkait merekomendasikan penguatan cadangan pangan serta koordinasi antardaerah untuk mengurangi dampak potensi kenaikan harga pangan akibat kemarau panjang yang dipacu El Nino.