Detak Media — Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global yang berlandaskan hukum internasional kini menghadapi tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia menyerukan komitmen baru dari komunitas internasional untuk memperkuat kerja sama multilateral dan melakukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pidatonya pada pembukaan konferensi tentang keberlanjutan, Steinmeier mengatakan dunia memasuki fase kritis di mana norma-norma internasional yang telah memandu hubungan antarnegara selama beberapa dekade semakin terancam.

“Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam; saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri,” kata Steinmeier.

Dominasi Politik Kekuatan Mentah

Menurut Steinmeier, panggung politik global kini kian didominasi oleh politik kekuasaan yang kasar, pola pikir menang-kalah (zero-sum thinking), dan konfrontasi. Tren tersebut, katanya, perlahan mengikis fondasi sistem internasional yang semestinya bersifat kooperatif.

“Semangat kebrutalan dan kekejaman kini sedang melanda politik internasional,” tambahnya.

Peringatan Terhadap Pengabaian Multilateralisme

Walaupun situasi geopolitik memanas, Steinmeier menegaskan bahwa meninggalkan kerja sama multilateral bukanlah jawaban. Ia memperingatkan bahwa penarikan diri dari PBB akan menjadi langkah yang picik dan berbahaya bagi upaya menangani krisis global.

Namun ia juga menekankan kebutuhan perubahan internal PBB agar badan dunia itu menjadi lebih efisien dan efektif, mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik dibandingkan alternatif yang dipimpin oleh kekuatan otoriter.

Fokus pada Reformasi Struktur

Tuntutan reformasi PBB yang disampaikan Steinmeier menggarisbawahi kekhawatiran atas kegagalan lembaga dunia dalam merespons sejumlah konflik besar. Salah satu perhatian utama adalah struktur Dewan Keamanan PBB, khususnya hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap.

Hak veto tersebut kerap disebut sebagai penghambat saat PBB perlu mengambil keputusan tegas terkait pelanggaran hukum internasional, terutama bila konflik berkaitan langsung dengan kepentingan negara-negara besar.

Kritik dari pemimpin seperti Steinmeier mencerminkan kecemasan bahwa tanpa reformasi struktural, PBB berisiko kehilangan relevansi dan berubah menjadi lembaga formalitas semata, sementara stabilitas internasional semakin ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi negara-negara besar.