Detak Media — Bappenas menggandeng GIZ untuk memperkuat pemantauan dan validasi data aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah melalui aplikasi AKSARA. Langkah ini diharapkan mendukung upaya menuju ekonomi hijau dan target pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Inisiatif tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional 2026 bertema “Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam Rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA” yang digelar di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni–2 Juli 2026.

Forum dihadiri ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini mendapat dukungan dari GIZ Indonesia & ASEAN melalui program ClimB dengan pendanaan dari International Climate Initiative (IKI).

AKSARA Sebagai Instrumen Pelaporan

Aplikasi AKSARA dikembangkan sebagai alat untuk memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala di daerah. Selain pelaporan aksi mitigasi, AKSARA juga terintegrasi dengan tata kelola keuangan daerah melalui fitur Climate Budget Tagging yang terkoneksi dengan platform CONNECT milik Kementerian Keuangan.

Pemanfaatan AKSARA dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang memasukkan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan Indeks Ekonomi Hijau dalam transformasi ekonomi makro.

Fokus Penguatan Kapasitas Daerah

Kemitraan dengan GIZ menitikberatkan pada penguatan kapasitas teknis aparatur daerah agar komitmen pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi aksi terukur. Dukungan ini mencakup penyusunan metodologi penghitungan emisi GRK yang berstandar internasional, integrasi sistem pemantauan, serta peningkatan kapasitas dan transparansi pelaporan penurunan emisi.

“Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan terhadap iklim,”

ujar Karin Allgoewer, Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN.

Karin menambahkan bahwa penguatan kapasitas daerah juga penting untuk mendukung pembiayaan hijau yang lebih tepat sasaran. Ia menyebut dukungan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui GIZ merupakan bagian dari kemitraan strategis jangka panjang antara kedua negara.

Target Data Untuk Kebijakan Fiskal dan Investasi

Panitia lokakarya menekankan pentingnya kualitas data pelaporan dari daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal dan investasi hijau. Target nasional perlu diterjemahkan ke dalam aksi yang terukur dan sistematis di tingkat daerah agar memberikan dampak nyata.

Melalui AKSARA dan modul CONNECT, pemerintah berupaya membangun fondasi data pembiayaan dan penurunan emisi yang lebih transparan, termasuk di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Praktik dan Simulasi Lapangan

Selama tiga hari, peserta mendapatkan simulasi penginputan data emisi dan uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau. Peserta berasal dari sektor lahan seperti kehutanan dan pertanian, serta sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah.

Pelatihan dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengurangi kendala ego sektoral, dan mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).