Detak.media — Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek. Keputusan ini dipandang memberi sentimen positif bagi pasar obligasi domestik.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan hasil penilaian S&P yang mempertahankan status investment grade mengurangi risiko perubahan persepsi investasi dari investor global dan karenanya mendukung kinerja pasar obligasi.

“Positif untuk pasar obligasi, karena mempertahankan status investment grade mengurangi risiko perubahan persepsi investasi investor global. Dampaknya terhadap rupiah dan pasar saham diperkirakan terbatas, karena perhatian investor masih tertuju pada capital flow (arus modal), tekanan sektor eksternal, dan konsistensi implementasi kebijakan domestik,” tutur Andry pada Senin (13/7/2026).

Andry menambahkan bahwa tantangan bagi Indonesia kini lebih bergeser dari isu fundamental menuju isu kredibilitas implementasi kebijakan dan ketahanan sektor eksternal. Selama disiplin fiskal tetap terjaga, ia menilai risiko penurunan rating relatif rendah.

“Namun dalam jangka pendek, arah rupiah, CDS (Credit Default Swap) Indonesia, foreign portfolio flow, dan current account akan menjadi indikator yang dapat menentukan pergerakan rating ke depan,” terang dia.

Dalam laporan terbarunya, S&P mencatat prospek peringkat jangka panjang yang stabil mencerminkan keyakinan bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal Indonesia bersifat sementara. Lembaga itu memproyeksikan kondisi akan membaik seiring kenaikan harga komoditas dan stabilnya arah kebijakan pemerintah.

S&P memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan 2027. Sementara itu, rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,6% dari PDB pada 2026 dan meningkat tipis menjadi 40,7% pada 2027.

Menurut penilaian S&P, tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia bersumber dari sejumlah faktor eksternal, yakni tingginya harga energi, suku bunga global yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, lembaga tersebut menilai tekanan tersebut dapat diredam melalui kenaikan harga komoditas dan langkah efisiensi belanja pemerintah.