Detak Media — Indeks manufaktur Indonesia (S&P Global Manufacturing PMI) pada Juni 2026 tercatat turun ke level 46,9. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai penurunan itu merupakan tanda meningkatnya tekanan pada sektor industri nasional.

Penurunan tersebut, menurut Fakhrul, menempatkan aktivitas manufaktur kembali ke zona kontraksi akibat kombinasi melemahnya permintaan dan naiknya beban biaya produksi.

Dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu (1/7/2026), Fakhrul merujuk pada laporan S&P Global yang menunjukkan kontraksi kali ini dipicu tidak hanya oleh turunnya permintaan tetapi juga lonjakan biaya produksi. Ia menyebut inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei dimulai pada 2011 akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar.

Fakhrul menuturkan, dampak langsung terlihat pada keputusan perusahaan yang mulai menahan pembelian bahan baku, mengurangi tenaga kerja, dan memangkas produksi sebagai respons terhadap menurunnya pesanan baru.

“Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Di satu sisi permintaan melemah karena daya beli konsumen tertekan. Di sisi lain, biaya produksi justru meningkat akibat gejolak global,” kata Fakhrul.

Pemerintah Perlu Sinyal Kepastian dan Stimulus Biaya

Fakhrul menilai respons kebijakan yang menenangkan diperlukan. Menurutnya, pelaku usaha bukan sekadar membutuhkan insentif, melainkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah.

“Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence. Dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh,” ujarnya.

Selain kepastian kebijakan, Fakhrul menyarankan stimulus yang fokus menurunkan cost of doing business sehingga mampu meringankan beban produksi dan membantu perusahaan mempertahankan kapasitas serta tenaga kerja.

Untuk meredam pelemahan daya beli rumah tangga, ia mengusulkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai langkah stimulasi konsumsi yang dinilai memiliki multiplier effect cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Pentingnya Peran Fiskal yang Lebih Aktif

Fakhrul menekankan peran aktif fiskal di tengah ketidakpastian global saat ini. Ia menyatakan APBN perlu diberdayakan kembali sebagai shock absorber untuk menopang ekonomi ketika sektor swasta tertekan.

Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan peran fiskal harus dilakukan melalui realokasi anggaran yang terarah dan kredibel, bukan ekspansi belanja tanpa ukuran jelas.

“Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan realokasi fiskal secara selektif menuju program-program yang memiliki dampak ekonomi paling besar. Proses penyesuaian tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka kepada publik dan pelaku pasar agar kepercayaan dapat kembali terbentuk,” ujar Fakhrul.

Fakhrul juga mencatat laporan S&P Global masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan bila tekanan harga mereda. Menurutnya, peluang pemulihan terbuka selagi kebijakan mampu mereduksi beban biaya, menjaga daya beli, serta memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.