Sumut Usulkan 9.759 Formasi CPNS 2026, Guru dan Nakes Paling Dibutuhkan

Detak.Media — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan pembukaan 9.759 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026. Kebutuhan terbesar berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan fokus pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas layanan publik di dua sektor dasar tersebut.

Usulan ini dihimpun dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disampaikan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.

Pendidikan Dominan, Disusul Tenaga Kesehatan dan Teknis

Dari total 9.759 formasi yang diusulkan, alokasi terbesar diperuntukkan bagi tenaga pendidik sebanyak 5.060 formasi. Kebutuhan ini muncul sebagai respons atas kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan yang selama ini ditopang oleh tenaga honorer dan guru tidak tetap.

Sektor kesehatan menempati urutan kedua dengan 1.100 formasi. Penambahan ini diarahkan untuk memperkuat layanan di rumah sakit daerah, puskesmas, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis dan paramedis.

Sementara itu, 693 formasi dialokasikan untuk tenaga teknis yang tersebar di berbagai OPD, terutama yang berkaitan dengan layanan administrasi publik, perencanaan, pengawasan, dan penguatan tata kelola birokrasi.

Rencana pembukaan CPNS ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 yang mengatur tentang pemetaan kebutuhan ASN di instansi pusat dan daerah. Surat edaran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan riil kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan analisis jabatan.

Menindaklanjuti surat itu, Sekretaris Daerah Sumut menerbitkan surat bernomor 800.1.2.2/001/III/2026 pada 17 Maret 2026 kepada seluruh OPD agar segera menyampaikan kebutuhan ASN masing-masing.

Data ASN dan Pemetaan Kompetensi

Per 8 April 2026, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut tercatat sebanyak 35.838 orang. Dari jumlah tersebut, 2.268 ASN telah mengikuti penilaian kompetensi (penkom) melalui Assessment Center. Pemetaan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan kebutuhan pegawai baru agar distribusi ASN lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan di unit tertentu.

Langkah ini juga digunakan untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang memang mengalami kekosongan akibat pensiun, mutasi, maupun beban kerja yang meningkat.

Keterangan Resmi dari BKD Sumut

Informasi terkait usulan formasi CPNS ini disampaikan oleh Muhammad Taufik Tarigan, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Sumut. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil rekap kebutuhan dari OPD.

“Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759 orang,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan utama rekrutmen ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Senada dengan itu, Muhammad Yusuf Siregar, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Sumut, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut terkait kesiapan anggaran.

“Hingga tahun 2026, belanja pegawai Pemprov Sumut masih belum mencapai 30 persen dari total APBD. Artinya, secara fiskal masih tersedia ruang untuk penambahan pegawai,” jelasnya.

Masih Tahap Usulan dan Sinkronisasi Anggaran

Meski jumlah formasi sudah diusulkan, proses ini masih berada pada tahap pendataan dan verifikasi kebutuhan. Pemprov Sumut kini menunggu proses sinkronisasi anggaran serta persetujuan formasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jika seluruh tahapan administrasi dan fiskal berjalan lancar, formasi ini akan masuk dalam skema rekrutmen CPNS nasional tahun 2026.

Dengan dominasi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan, rekrutmen CPNS 2026 diproyeksikan menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan dasar kepada masyarakat sekaligus menata ulang distribusi ASN berbasis kebutuhan riil di lapangan.