Sejarah, Makna, dan Tokoh di Balik Hari Pendidikan Nasional

Detak.Media — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum refleksi nasional pada 2026. Tanggal ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan penanda sejarah panjang perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus penghormatan atas jasa Ki Hajar Dewantara, tokoh sentral pendidikan Indonesia.

Hardiknas mengingatkan publik bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Semangat tersebut berakar kuat dari gagasan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara sejak era kolonial.

Sejarah Penetapan Hari Pendidikan Nasional

Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Ia dikenal vokal menentang diskriminasi akses pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang kala itu hanya mengutamakan kalangan tertentu.

Puncak kontribusinya terjadi saat ia mendirikan Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini menjadi terobosan karena membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi tanpa memandang status sosial.

Gagasan pendidikan yang merdeka, membumi, dan berorientasi pada pembentukan karakter inilah yang kemudian diabadikan negara. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, pemerintah menetapkan 2 Mei—hari kelahiran Ki Hajar Dewantara—sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Penetapan ini dilakukan tidak lama setelah Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959, sekaligus menjadi penghormatan resmi negara atas jasa besarnya di bidang pendidikan.

Makna Mendalam Peringatan Hardiknas

Hardiknas memiliki makna strategis bagi perjalanan bangsa:

1. Pengingat peran vital pendidikan dalam membangun karakter, moral, dan daya saing generasi penerus.
2. Momentum evaluasi sistem pendidikan nasional, mulai dari kualitas pengajaran, pemerataan akses, hingga relevansi kurikulum.
3. Penguatan kolaborasi ekosistem pendidikan antara guru, siswa, orang tua, dan pemerintah.

Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, “Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sung Tuladha”, tetap menjadi pedoman hingga kini dan bahkan diabadikan sebagai semboyan Kementerian Pendidikan.

Maknanya menekankan peran pendidik sebagai teladan di depan, penggerak di tengah, dan pemberi dorongan dari belakang—sebuah konsep pendidikan yang menumbuhkan kemandirian peserta didik.

Jejak Perjuangan Ki Hajar Dewantara

Sebelum fokus di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) di Batavia, meski tidak menyelesaikannya karena sakit. Ia kemudian aktif sebagai jurnalis dan penulis kritis di berbagai media pergerakan.

Tulisannya yang terkenal, “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) pada 1913, mengkritik tajam pemerintah kolonial. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Masa pengasingan ini justru dimanfaatkannya untuk mempelajari teori pendidikan modern di Eropa.

Sekembalinya ke tanah air, ia mengembangkan konsep pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa, bukan meniru sistem kolonial.

Peran Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia pada 1945. Di posisi ini, ia meletakkan fondasi sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan.

Atas jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 1959. Pemikirannya tetap relevan di tengah dinamika pendidikan modern, termasuk saat Indonesia menghadapi tantangan digitalisasi, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas guru.

Pada Hardiknas 2026, semangat Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan di tengah upaya transformasi pendidikan nasional. Isu seperti literasi digital, kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, hingga penguatan karakter pelajar menjadi fokus pembahasan tahunan.

Hardiknas bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga mengajak seluruh elemen bangsa memastikan bahwa pendidikan Indonesia terus bergerak maju, inklusif, dan berkeadilan—sejalan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara lebih dari seabad lalu.