Detak.Media — Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dikabarkan akan segera dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin, 27 April 2026. Spekulasi terkuat mengarah pada posisi Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, meskipun ada pula kemungkinan ia akan mengisi pos Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Menteri Perhubungan.

Jumhur Hidayat sendiri telah membenarkan kabar pelantikannya, namun belum memberikan rincian spesifik mengenai jabatan yang akan diembannya. Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

Kabar mengenai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam lingkar pemerintahan ini mulai terdengar sejak pekan lalu di lingkungan internal organisasi buruh. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengetahui rencana penempatan tokoh buruh di kabinet sejak minggu lalu, bahkan Jumhur sempat dipanggil ke Istana. Isu perombakan kabinet kembali menguat pada Senin pagi hingga siang, dengan nama Jumhur Hidayat menjadi sorotan utama. Berbagai media mulai memberitakan konfirmasi dari Jumhur Hidayat dan Andi Gani Nena Wea, seiring dengan aktivitas persiapan upacara pelantikan yang terlihat di lingkungan Istana Kepresidenan.

Profil Singkat dan Rekam Jejak Jumhur Hidayat

Jumhur Hidayat, yang lahir di Bandung pada 18 Februari 1968, memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat sejak masa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pengalamannya di pemerintahan mencakup jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari tahun 2007 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah itu, ia kembali aktif di dunia pergerakan buruh dan kini memimpin KSPSI untuk periode 2022-2027. Sebelumnya, Jumhur pernah divonis penjara akibat perannya dalam penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020. Penempatannya di kabinet ini disebut-sebut terkait dengan wacana pembentukan dewan kesejahteraan buruh yang pernah diutarakan Presiden Prabowo pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025.