Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memberikan sinyal positif terkait rencana ini. Namun, kepastian final masih menunggu analisis kebutuhan pegawai yang sedang dilakukan oleh 48 kementerian dan lembaga.

Meskipun belum ada pengumuman resmi, beberapa kementerian telah mengindikasikan kesiapannya untuk membuka formasi CPNS tahun depan. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan, yang berencana memprioritaskan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk rekrutmen mendatang.

Kemenkeu Prioritaskan Lulusan STAN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa untuk rekrutmen CPNS 2026, formasi akan dikhususkan bagi lulusan STAN. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Keuangan merekrut 1.100 pegawai dari luar STAN pada tahun ini.

“Next-nya STAN semua, karena 1.100 sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN,” ujar Purbaya, menegaskan fokus rekrutmen ke depan.

Kementerian Keuangan menargetkan penambahan 19.500 pegawai baru untuk periode 2025–2029. Alokasi formasi ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang timbul akibat pensiun, meninggal dunia, pengunduran diri, atau perpindahan instansi.

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, merinci pembukaan 2.100 formasi baru pada tahun 2025. Selanjutnya, periode 2026–2029 akan tersedia 4.350 formasi setiap tahunnya.

Kebutuhan Formasi Guru dan Tenaga Pendidik

Selain Kementerian Keuangan, kebutuhan CPNS juga diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Kementerian yang diprediksi akan membuka seleksi CPNS antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.

Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan peningkatan kebutuhan formasi guru seiring dengan inisiatif pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam program Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan. Saat ini, telah dibentuk 100 Sekolah Rakyat melalui Peraturan Menteri Sosial No. 7/2025, yang terdiri dari 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Distribusi dan pemenuhan SDM untuk Sekolah Rakyat telah menetapkan 100 lokasi sentra dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi. Rencana selanjutnya adalah menambah 59 lokasi sekolah dengan formasi guru yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Adapun Tahap 2 tengah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat,” ujar Rini.