Detak.media — Pemerintah Indonesia tengah menggenjot transformasi pendidikan nasional melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Agenda strategis ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan sekolah, melainkan juga bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan bahwa revitalisasi merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Pendidikan itu investasi. Dana pendidikan bukan spending yang habis begitu saja, tetapi investasi untuk membangun generasi Indonesia yang unggul,” ujar Abdul Mu’ti dalam Dialog Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, lingkungan fisik sekolah yang bersih, aman, dan nyaman dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia bangsa. Ia menambahkan, “Hasil pembangunan pendidikan memang tidak bisa dilihat dalam satu atau dua tahun. Dampaknya baru akan terasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Apa yang kita tanam hari ini akan dipanen pada 2045.”

Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat empat fondasi utama transformasi pendidikan. Keempat fondasi tersebut meliputi peningkatan kualitas guru (pedagogical infrastructure), penyempurnaan regulasi (legal infrastructure), pembangunan budaya sekolah yang positif (cultural infrastructure), serta penyediaan sarana pembelajaran yang modern dan memadai.

Dalam pelaksanaannya, prioritas diberikan kepada sekolah di wilayah terdampak bencana, kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat. Hal ini dilakukan agar program revitalisasi memberikan manfaat yang maksimal.

“Kalau sekolah-sekolah itu tidak segera ditangani, dampaknya terhadap mutu pendidikan akan berlangsung sangat panjang. Kita sudah belajar dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan learning loss, dan jangan sampai kondisi itu terus berlanjut,” jelas Abdul Mu’ti.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga tahun 2028. Program ini juga diklaim memberikan dampak ekonomi positif karena pelaksanaannya menggunakan mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar.

Selain itu, transformasi pendidikan juga diperkuat melalui percepatan digitalisasi sekolah. Pemerintah telah menyalurkan Interactive Flat Panel (IFP), melatih guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, menyediakan akses internet, serta menyediakan laptop sebagai perangkat pendukung proses belajar mengajar.

“Gurunya kami latih, sekolah yang belum memiliki internet kami bantu internetnya, yang belum memiliki listrik kami bantu dengan panel tenaga surya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan agar benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran,” katanya.

Hasil monitoring di berbagai daerah, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Timur hingga Nias Utara, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut berhasil meningkatkan semangat belajar siswa dan kualitas pembelajaran di kelas.

Pemerintah juga terus memperkuat pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun. Melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, pemerintah menargetkan minimal satu taman kanak-kanak di setiap desa. Selain itu, kompetensi guru PAUD ditingkatkan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan perluasan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Abdul Mu’ti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga hasil revitalisasi sekolah, mengingat seluruh pembangunan dibiayai oleh dana rakyat. “Mari kita rawat sekolah yang sudah direvitalisasi. Jangan ada penyalahgunaan anggaran dan jangan ada penyelewengan. Pendidikan yang bermutu hanya bisa terwujud melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media,” tuturnya.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran.

“Revitalisasi bukan hanya mempercantik sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana revitalisasi itu berdampak pada kualitas pembelajaran,” ujar Unifah.

Ia juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah lainnya, seperti percepatan sertifikasi guru, program RPL, hingga penyaluran tunjangan profesi guru secara langsung, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pendampingan kepada kepala sekolah juga dinilai penting agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai aturan.

Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan digital, kecerdasan buatan (AI), coding, hingga budaya berbagi praktik baik antarguru harus terus diperkuat untuk memastikan transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Untuk menjaga akuntabilitas program, Kemendikdasmen menerapkan prinsip good governance, dengan setiap sekolah penerima bantuan didampingi konsultan, diawasi Inspektorat Jenderal, serta dimonitoring bersama pemerintah daerah dan masyarakat.