Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026.
Keputusan ini memberikan kepastian bagi para abdi negara, termasuk PNS, CPNS, PPPK, TNI, Polri, dan pejabat negara, mengenai kapan mereka dapat menerima tambahan penghasilan yang rutin diberikan menjelang tahun ajaran baru. Gaji ke-13 ini bertujuan untuk membantu membiayai pendidikan anak serta memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat.
Jadwal Pencairan Gaji ke-13 2026
Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026 secara jelas menyatakan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Namun, peraturan tersebut juga mengantisipasi kemungkinan adanya kendala teknis atau administratif. Jika pencairan belum dapat dilakukan tepat waktu, pembayaran gaji ke-13 dapat dilaksanakan setelah bulan Juni 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) PP tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengenai pencairan gaji ASN tahun sebelumnya, pembayaran gaji ke-13 biasanya dilakukan pada periode Juni hingga Juli. Hal ini menguatkan prediksi bahwa pencairan pada tahun 2026 juga akan mengikuti pola serupa.
Besaran dan Komponen Gaji ke-13 2026
Besaran gaji ke-13 PNS 2026 akan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Besaran ini bervariasi sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan masing-masing penerima.
Komponen gaji ke-13 meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 juga mengatur komponen gaji ke-13 bagi para pensiunan, yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
Penerima Gaji ke-13 2026
Gaji ke-13 tahun 2026 akan diberikan kepada:
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Pejabat negara
- Pensiunan
- Penerima pensiun
- Penerima tunjangan
Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian para abdi negara dan sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengecualian Penerima Gaji ke-13
Meskipun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2026, terdapat dua kategori ASN yang tidak berhak menerima tunjangan ini:
- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.
- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
Aturan ini juga berlaku bagi pegawai yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, di mana gaji mereka dibayarkan oleh instansi tempat mereka ditugaskan.
Dampak dan Tujuan Gaji ke-13
Pemberian gaji ke-13 memiliki tujuan ganda. Pertama, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara. Kedua, sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi kebutuhan tahun ajaran baru sekolah. Diharapkan, pencairan dana ini dapat memberikan stimulus positif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau para ASN untuk memanfaatkan dana tersebut secara bijak guna mendukung kebutuhan keluarga, sehingga kesejahteraan para abdi negara tetap terjaga di tengah dinamika kondisi ekonomi global.
Perbandingan Peraturan Gaji ke-13
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 menjadi landasan hukum terbaru terkait pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2026. Regulasi ini menggantikan atau melengkapi peraturan sebelumnya, seperti PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur hal serupa untuk tahun 2025.
PP Nomor 9 Tahun 2026 diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 telah diterbitkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara sekaligus untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.