
DM – Jaksa Agung, ST Burhanuddin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dan Bintan. Dalam kunker ini, Burhanuddin sempat mengingatkan soal keterbukaan informasi.
Dalam kunker ini, Jaksa Agung menaruh perhatian atas perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, salah satu wilayah yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Logam dan diproyeksikan oleh Pemerintah Pusat dengan anggarannya sebesar Rp 30 Triliun.
Burhanuddin mengatakan Kejati dan Kejari harus mendukung pengembangan ekonomi khusus
di daerah. Bahkan, bilamana perlu tugas mengawasi jalannya proyek strategis nasional dimaksud, dapat juga terlibat didalamnya untuk melakukan pendampingan dan pengamanan.
Hal itu, kata dia guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik yakni tepat guna, tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
“Jangan ada aparat Kejaksaan yang bermain-main dengan proyek pemerintah, dan apabila ada maka saya akan tindak tegas,” ujarnya.
Di Kejari Tanjungpinang, Jaksa Agung juga menyampaikan agar berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah. Mengingat Kota Tanjung Pinang adalah kota perdagangan dan jalur distribusi logistik sehingga rentan adanya kenaikan harga-harga barang akibat krisis global.
Jaksa Agung bersama rombongan juga melakukan pemantauan di setiap bidang baik Kejari Tanjungpinang dan Bintan untuk memberikan masukan kepada setiap bidang, agar bisa berkinerja lebih baik sehingga kehadiran Kejaksaan dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan, Jaksa Agung juga menegaskan kepada dua Kejari itu untuk melakukan terus menerus dalam mempublikasikan perkara.
“Bukan soal pencitraan, tetapi masyarakat dan media dapat mengukur kinerja saudara-saudara sekalian dengan pengawasan. Ini yang selalu saya tekankan dalam setiap pertemuan dan kunjungan kerja,” tukasnya.
Kunker oleh Jaksa Agung ini didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Khusus Jaksa Agung, dan Asisten Umum Jaksa Agung dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Penulis : Mael
Editor : Redaksi
Discussion about this post