DM, Natuna – Melalui Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012, di mana pada salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Artinya, Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat, karena tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal.

 

Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis dan bermutu serta untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

 

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda saat membuka kegiatan Pengawalan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) Intervensi Tahun 2021, di Aula Natuna Hotel, Selasa (30/08/2022) pagi.

 

Melanjutkan pernyataan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam, Bagus Heri Purnomo mengatakan, sepanjang tahun 2022 BPOM di Batam sudah melakukan intervensi keamanan pangan dalam program gerakan keamanan pangan desa di Kabupaten Natuna.

Sebanyak 7 desa di Natuna sudah menjadi kader program gerakan keamanan pangan, yaitu Desa Sepempang, Desa Air Lengit, Desa Sedarat Baru, Desa Cemaga Tengah, Desa Mekar Jaya, Desa Limau Manis dan Desa di Pulau Tiga.

 

“Kegiatan tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari makanan yang tidak aman,” terang Bagus.

 

Perlu disadari bahwa semua kejadian dan akibat buruk dari pangan yang tidak aman, baik terhadap kesehatan maupun terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku usaha serta konsumen, tentang pentingnya penanganan keamanan pangan secara terus menerus.

 

Melalui berbagai upaya, diharapkan selain akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada konsumen untuk dapat memilah dan memilih produk pangan berkualitas, juga meminimalkan pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan tanpa memperhitungkan dampak kerugiannya bagi kesehatan. (Zaki).