
DM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri ikut mendukung ratusan mahasiswa yang menolak rencana adanya Presiden 3 priode, hingga kebijakan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax.
Hal ini, sesuai hasil pertemuan antara sejumlah pihak DPRD Kepri dengan ratusan mahasiwa yang melakukan aksi demo, di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, pada Senin (11/4/2022) siang.
Aksi demo ini sempat mengalami kericuhan antara mahasiswa dengan pihak Kepolisian yang berjaga. Kericuhan ini berawal dari mahasiswa yang hendak memaksa masuk ke halaman Kantor DPRD Kepri, namun dihalangi oleh pihak kepolisian dengan sebuah tendangan.
Kordinator aksi demo, Afrian mengatakan pihaknya hendak menyampaikan 3 tuntutan kepada Anggota DPRD Kepri. 3 tuntutan ini antara lain, menolak rencana perpanjangan 3 priode yang ikontitusional.
Kemudian, menolak dengan tegas kenaikan bahan pangan dan harga BBM dan menolak dengan tegas diberlakukannya PPN sebanyak 11 persen.
Kata dia, rencana kenaikan BBM jenis pertamax ini kemungkinan akan membuat dampak buruk bagi pengguna BBM pertalite. Jika naik, maka para pengguna pertamax akan beralih menggunakan pertalite, dan akan membuat kelangkaan BBM jenis pertalite.
“Makanya kami menyampaikan kajian kami ke DPRD untk disampaikan ke DPR RI. Ini keluhan masyarakat, apalagi kalau PPN naik, barang-barang juga akan naik,” ujarnya didepan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono
Selain itu, Revin kordinator lainnya mengaku menyangkan atas sikap emosional yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. “Kami akan mencari bukri, dan akan menuntut secara hukum,” tegasnya.
Mendengar pernyataan mahasiswa tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan Anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah menyetujui dan menerima tuntutan itu. Nantinya, tuntutan tersebut akan dikirimkan ke DPR RI secepatnya.
“Ikut menolak presiden 3 priode, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM pertamax di kerpi. Dan menolak kenaiakan PPN 11 persen,” ungkap Raden saat membacakan surat pernyataan.
Ditempat yang sama, Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando menyatakan setidaknya ada 400 personil yang dikerahkan untuk menjaga aksi demo tersebut.
“Ini gabungan, Polres Tanjunpinang dan Bintan, TNI, hingga Brimob Polda Kepri,” tukasnya.
Penulis : Mael
Editor : Redaksi
Discussion about this post