DM – Pemerintah Provinsi Kepri kembali mengalokasikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di APBD 2021.

Alokasi anggaran tersebut di ploting dimasing-masing OPD dengan fokus penanganan pelayanan kesehatan dan perbaikan Ekonomi melalui program padat karya dan bantuan permodalan UMKM.

Pjs.Gubernur Kepri Bahtir Baharudin didampingi Sekda Kepri TS Arif Fadillah, mengatakan alokasi anggaran Covid-19 itu bahkan lebih besar dari Rp.230 milliar dana refocusing APBD 2020 yang sebelumnya dialokasikan.

“DPRD dan Pemerintah provinsi Kepri, tetap konsisten mengalokasikan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran itu difokuskan pada masing-maisng DIPA OPD di Kepri,”ujar Bahtiar usai mengikuti paripurna Pengesahan APBD 2021 di DPRD Kepri Senin (30/11/2020).

Besar alokasi anggaran itu lanjutnya, diwujudkan lebih dari 10 persen anggaran APBD 2021 Kepri diluar gaji untuk sektor Kesehatan sebagai mana amanah pasal 170 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dana itu sebut Bahtiar, dialokasikan di dinas kesehatan dengan besaran anggaran Rp96 Miliar lebih untuk pengadaan sarana dan Prasarana serta operasional penanganan. Kemudian untuk alokasi anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepri Raja Ahmad Tabib (RAT) sebesar Rp.181 Miliar Dan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban Rp 60 Miliar.

“Anggaran itu, untuk memperkuat fasilitas kesehatan, demikian juga melindungi Tenaga Medis, termasuk rencana pembangunan sarana karantina dan penginapan Dokter di RSUP Kepri, serta pengadaan APD Covid-19 dan Rapid Tes anti gen,”ujarnya.

Selain peningkatakan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepri juga menyiapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi melalui peningkatan anggaran sejumlah OPD, Seperti di Dinas keluatan dan Perikanan, dinas Pertaniaan, KOperasi dan UMKM, yang diperuntukan sebagai bantuan modal dan program padat karya dalam pemulihan ekonomi.

“Demikian juga sejumlah program-program pembangunan yang sudah ditetapkan secara Nasional, seperti rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Pemerintah Provinsi, juga mengalokasikan Rp.30 Milliar APBD 2021 untuk pembutan DED, ganti ruigi lahan dan pengurusan Amdal,”sebutnya.

Namun demikian, untuk 2021 pemerintah Provinsi Kepri mengakui, alokasi anggaran untuk pengadaan bsembako pada masyarakat ditiadakan di APBD 2021.

“Jadi untuk bantuan sembako ditiadakan dan kita ganti dengan bantuan UMKM serta kegiatan Padat Karya di masing-masing dinas,”ujar sekda Kepri TS Arif Fadillah.