Detak.Media — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons santai aksi protes suporter Persib Bandung (Bobotoh) yang membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Shut Up KDM” di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada laga Persib melawan Arema FC, Jumat (24/4/2026) lalu. KDM, sapaan akrabnya, menyatakan terima kasih atas kritik tersebut dan menegaskan bahwa ia menghormati keinginan Bobotoh agar profesionalisme sepak bola tetap terjaga dari intervensi politik.

Spanduk berukuran besar yang muncul di tribun utara stadion sejak awal babak kedua hingga pertandingan berakhir itu merupakan bentuk kekhawatiran Bobotoh terhadap dugaan politisasi klub. Keresahan ini muncul setelah Dedi Mulyadi mempublikasikan informasi mengenai adanya bonus miliaran rupiah untuk pemain Persib yang berasal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Selain “Shut Up KDM”, spanduk lain yang terlihat membawa pesan “Jangan Bawa Persib ke Politik”, mencerminkan kegelisahan suporter yang hadir sekitar puluhan ribu orang, yang tidak ingin klub kesayangan mereka menjadi alat kepentingan politik.

Dedi Mulyadi, melalui akun media sosialnya pada Minggu (26/4/2026), menjelaskan latar belakang dan tujuan publikasi bonus tersebut. Ia mengungkapkan bahwa bonus sebesar Rp1 miliar per pertandingan tandang untuk Persib, dengan total Rp5 miliar untuk lima dari tujuh laga tersisa, merupakan inisiatif spontan dari Maruarar Sirait. Bonus ini disepakati dalam diskusi antara KDM, Maruarar, dan manajemen Persib, sebagai motivasi untuk mencapai target hattrick juara BRI Super League.

“Teman-teman Bobotoh yang ada di tribun utara GBLA saat pertandingan melawan Arema saya ucapkan terimakasih atas spanduk yang dibentangkan nya yang intinya adalah melarang saya untuk tidak bicara mengenai Persib dan spanduk tersebut saya yakin didasarkan sebuah keinginan agar profesionalisme sepak bola tetap terjaga tanpa tercederai oleh politik,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa meskipun Maruarar Sirait sempat meminta untuk tidak disampaikan ke publik, Dedi memilih transparansi agar publik mengetahui adanya dukungan dana tersebut sebagai bentuk kecintaan dan tekad membawa Persib juara.

Keterlibatan figur politik seperti Dedi Mulyadi dalam urusan internal klub kerap memicu perdebatan di kalangan suporter. Arland Sidha, Bobotoh sekaligus Sekretaris Umum Viking Persib Club (VPC) dan pengamat politik Unjani, menjelaskan bahwa keresahan Bobotoh didasari oleh kekhawatiran akan adanya kepentingan elektabilitas di balik kehadiran elit politik di lingkungan klub.

“Saya pikir ada pemahaman di tengah-tengah Bobotoh, kehadiran sosok dalam tanda kutip adalah elit politik atau kepala daerah yang pemahaman di masyarakat melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan, saya tidak tahu kepentingan apa yang mungkin untuk elektabilitas,” kata Arland.

Menanggapi polemik ini, Dedi Mulyadi berharap agar perhatian publik kembali difokuskan pada performa tim di lapangan. Ia juga menyatakan bahwa manajemen Persib tidak melihat adanya pelanggaran aturan terkait pemberian bonus ini. Sementara itu, pelatih Persib, Bojan Hodak, dikabarkan juga telah memberikan tanggapannya, menilai bonus tersebut layak mengingat posisi Persib yang berada di peringkat pertama liga.

Polemik spanduk “Shut Up KDM” ini menyoroti dinamika kompleks antara dukungan publik, profesionalisme olahraga, dan potensi intervensi politik. Dedi Mulyadi telah menyampaikan klarifikasinya, namun Bobotoh tetap menyuarakan aspirasi mereka agar Persib tetap murni dari kepentingan di luar sepak bola, demi menjaga fokus tim dalam meraih gelar juara.