Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) dinyatakan bersalah oleh FIFA terkait manipulasi dokumen tujuh pemain naturalisasi untuk Timnas Malaysia. Komite Investigasi Independen (IIC) menilai FAM teledor dalam proses naturalisasi tersebut, menemukan bahwa dokumen yang diserahkan tidak otentik.
Tujuh Pemain Terlibat dan Sanksi FIFA
Tujuh pesepakbola yang dokumennya bermasalah adalah Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca. Akibat skandal ini, FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda 350 ribu Swiss Franc atau setara dengan Rp 7,3 miliar kepada FAM.
Selain denda, ketujuh pemain naturalisasi yang terlibat juga dihukum larangan bermain selama 12 bulan. FIFA juga memberikan hukuman tambahan kepada Malaysia, di mana hasil tiga pertandingan uji coba Harimau Malaya yang dimainkan oleh ketujuh pemain tersebut dibatalkan. Malaysia dinyatakan kalah 0-3 dalam ketiga laga itu.
Investigasi IIC Ungkap Kelemahan Sistemik
Menanggapi masalah ini, FAM membentuk IIC yang diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tun Md Raus Sharif. Komite ini merilis hasil investigasi pada Rabu, 17 Desember 2025, yang tertuang dalam laporan setebal 58 halaman.
Laporan IIC menyatakan bahwa FAM harus bertanggung jawab penuh atas persoalan ini. Investigasi menunjukkan adanya kelemahan serius dalam proses administrasi ketujuh pemain naturalisasi. Beberapa dokumen kunci yang digunakan untuk mendukung kelayakan para pemain ditemukan tidak otentik dan minim bukti pendukung yang memadai.
“Komite menyimpulkan bahwa kegagalan tata kelola sistematis di dalam FAM, termasuk proses verifikasi yang lemah, pengawasan agen yang tidak memadai, dan kontrol internal yang tidak memadai, memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi,” tulis IIC dalam laporannya.
Rekomendasi untuk FAM
IIC memberikan beberapa rekomendasi kepada FAM untuk mencegah insiden serupa terulang dan mengembalikan kredibilitasnya. FAM disarankan untuk segera membuat laporan polisi, mengambil tindakan disiplin internal yang sesuai jika pengawasan gagal, dan menerapkan reformasi struktural yang direkomendasikan oleh IIC.