Penyanyi dan aktris Aura Kasih terlihat mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (09/12/2025). Kehadirannya bukan terkait konflik baru dengan mantan suami, Eryck Amaral, melainkan untuk mengurus penetapan legalitas perwalian atas putri semata wayangnya, Arabella.
Langkah hukum ini diambil Aura Kasih untuk mengatasi kendala administrasi yang kerap dihadapi, terutama saat bepergian ke luar negeri bersama sang putri. Ketidakhadiran sosok ayah yang kini terputus komunikasi total dengannya membuat birokrasi pengurusan visa menjadi rumit.
“Ini urus administrasi saja sih, untuk mempermudah ke depannya. Nanti kan buat sekolah juga diperlukan, buat visa, buat paspor dan lain-lain,” ungkap Aura Kasih usai sidang.
Aura mencontohkan ketatnya aturan imigrasi di beberapa negara, khususnya Eropa, yang kerap mempertanyakan keberadaan atau persetujuan dari kedua orang tua kandung saat anak di bawah umur bepergian. “Karena kan kayak misalkan ke Eropa gitu pasti ditanya kan, ‘Ini apakah ada persetujuan ayahnya apa enggak?'” jelasnya.
Tanpa adanya komunikasi dengan Eryck Amaral, Aura kesulitan jika harus meminta tanda tangan atau persetujuan tertulis dari mantan suaminya tersebut. Oleh karena itu, penetapan perwalian dari pengadilan menjadi solusi mutlak agar ia memiliki wewenang penuh secara hukum.
“Takutnya kan (kalau ditanya) jadi ribet. Kalau kita sudah punya hasil penetapannya, perwalian, lebih mudah aja sih prosesnya,” tambahnya.
Kuasa hukum Aura Kasih, Yanti Nurdin, yang mendampingi menegaskan bahwa hak asuh anak sejatinya sudah jatuh ke tangan Aura sejak putusan cerai. Namun, penetapan perwalian ini merupakan langkah administratif tambahan untuk memperkuat posisi Aura dalam mengurus dokumen-dokumen penting sang anak seorang diri.
“Dari putusan pertama (cerai) memang hak asuh ke Mbak Aura. Nah, sekarang ini mengurus perwalian anak agar kebutuhan administrasi seperti sekolah dan visa bisa diurus sendiri oleh Mbak Aura,” terang Yanti.
Aura Kasih diketahui memiliki rencana untuk mengajak putrinya berlibur ke Jepang pada akhir tahun ini. Ia berharap proses legalitas ini segera rampung agar rencana tersebut tidak terganjal masalah administrasi. Sidang penetapan perwalian ini dijadwalkan akan kembali digelar pada 23 Desember mendatang.