DM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, untuk segera P21 kan, perkara dugaan penyeludupan limbah berbahaya dan beracun (B3) di perairan Kota Batam.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan dia sudah melaporkan dugaan penyeludupan limbah beracun ini di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kita mendorong tahapan P21 atas perkara dugaan memasukan limbah B3 dari luar negeri, ke dalam negeri. Sudah ada tersangkanya, dan prosesnya saat ini sudah ditangani Kejati Kepri, dan sudah P19 serta ada petunjuknya,” ujar Boyamin di Tanjungpinang, Kamis (4/5/2023).

Boyamin menerangkan, kedatangan dia ke Kejati Kepri untuk meminta ketegasan, agar segera mem P21 kan perkara tersebut, jika sudah memenuhi unsur dan disidangkan di Pengadilan.

Namun jika sampai saat ini tidak cukup bukti, kata dia Kejati Kepri bisa menghentikan perkara tersebut. Namun, Bonyamin akan mengajukan mempraperadilankan, atas penghentian penyidikan perkara tersebut.

“Saya datang dalam bentuk somasi. Untuk melakukan langkah tegas. Terus atau berhenti, kalau tidak dua duanya artinya lemot. Maka saya mencadangkan untuk mengajukan praperadilan ke PN Tanjungpinang,” ungkapnya.

Sebagai pelapor, dia tidak terima adanya limbah B3 dari luar negeri, yang dibuang ke perairan Indonesia. Apalagi, limbah yang dibuang di laut Batam memiliki volume yang besar.

Bonyamin mengaku tidak terima, perairan Indonesia jadi tempat pembuangan limbah beracun oleh Negara lain. Jika berhasil dipidana, MAKI akan mengajukan perdata, baik perusahaan di Indonesia maupun perusahaan Singapura yang menyuplai limbah.

“Biar jadi gugatan internasioanl. Paling tidak ada proses hukum dan tidak terulang lagi. Karena setiap angin utara, selalu ada limbah minyak yang dibuang di laut kita,” tegasnya.

Penulis: Mael
Editor: Redaksi