DM – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan 50 persen obat dan alat kesehatan (alkes) dapat diproduksi di dalam negeri pada akhir 2023 melalui implementasi transformasi sistem layanan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua vaksin, obat dan alkes sekurangnya 50 persen bisa diproduksi di dalam negeri. Tadi kita sudah melihat kerja sama dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, sudah didorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri,” kata Budi Gunadi Sadikin pada pembukaan Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-58 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/11) dilansir dari antaranews.com.

Menurut Budi, dibutuhkan komitmen yang kuat tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari pelaku sektor industri. Untuk itu pihaknya akan memberikan insentif bagi industri untuk dapat membangun vaksin dan alat kesehatan di dalam negeri.

Pada 2022, Kementerian Kesehatan menganggarkan belanja alat kesehatan dan obat-obatan sekitar Rp38 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17 triliun dialokasikan untuk belanja obat, vaksin dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Di tahun mendatang dipastikan lebih banyak lagi pembelian Kemenkes untuk produk dalam negeri, kata Menkes menambahkan.

Komitmen lainnya ditandai dengan kemampuan industri Indonesia memproduksi vaksin dengan teknologi mRNA. Menurut Menkes, ke depan teknologi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan Indonesia dalam merespons pandemi selanjutnya.

“Sehingga ke depannya, pembuatan vaksin yang tadinya membutuhkan waktu tahunan, kita bisa membangun vaksin dalam 100 hari sudah bisa masuk uji klinis, bisa dicapai dengan kemampuan yang ada di negara kita” ujarnya.

Ada enam pilar transformasi kesehatan yang diusung Kementerian Kesehatan. Pilar pertama melalui transformasi layanan primer, akan dilakukan revitalisasi 300.000 posyandu dan 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia, yang difokuskan pada upaya preventif dan promotif hingga skrining kesehatan.

Pada transformasi pilar layanan rujukan, Menkes Budi memastikan semua rumah sakit di 514 kabupaten/kota memiliki alat kesehatan yang cukup untuk bisa melayani empat penyakit utama, yaitu jantung, stroke, kanker dan ginjal.

Sebagai contohnya dengan pemenuhan cathlab yang difungsikan tidak hanya untuk melayani jantung melainkan juga penyakit lain seperti stroke.

Transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan melalui transparansi biaya kesehatan hingga kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta.

Transformasi kelima adalah sistem SDM Kesehatan melalui pemenuhan jumlah dan kualitas dokter dan dokter spesialis, serta kemudahan akses pendidikan. Salah satunya adalah peningkatan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa pada tahun ini.

Selanjutnya transformasi teknologi kesehatan, melalui program satu sehat. Diharapkan pada Desember 2023, 80 hingga 85 persen seluruh fasilitas kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem Satu Sehat Kementerian Kesehatan.

Sumber: antaranews.com
Editor: Redaksi