
DM – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Ruang Rapat Cempaka Putih, Rumah Dinas Bupati Karimun, Senin, (19/09/2022).
Dalam Rakor tersebut diikuti oleh seluruh bupati/walikota se Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian Acara di pimpinan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau, Heri Mokhrizal.
Dalam sambutannya Heri Mokhrizal mengatakan, bahwasanya penanganan inflasi yang terjadi di Kepri dan daerah kabupaten/kota khususnya, harus mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, produk-produk pangan strategis yang sensitif bakal terjadinya inflasi harus segera mengambil langkah-langkah strategis.
Selain itu, dalam dukungan lainnya yakni, penyaluran dana DAK, Dana Pembantu maupun Dana Desa yang mendapat hambatan, agar segera di selesaikan.
“mengenai penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum,” ucap Heri
Sebagaimana, sesuai amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2%.
Sambung Heri, mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.
penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota, mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94%.
Selain itu, masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
Terkait Penggunaan produk dalam negeri, sesuai arahan gubernur agar di perhatikan karena penyerapan anggaran belanja penggunaan produk dalam negeri dipercepat dengan mendorong katalog lokal. Artinya semua belanja daerah harus menggunakan katalog lokal, dan Bupati/Wali Kota harus mendorong UMKM dan usaha lokal mendaftar pada UKPBJ untuk menjadi vendor di katalog lokal. (Zaki)
Discussion about this post