DM – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019 DPRD Kepri, sorot kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Sorotan ini, disampaikan Ketua Pansus, Lis Darmansyah, saat paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019, di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin, (22/6/2020).

”Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kepri, kurang optimal dalam penggunaan program indikator kegiatan pembangunan pada APBD Kepri tahun 2019,” ujar Lis.

Hasil pembahasan Pansus, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, tahun 2019, masih banyak program OPD belum sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi ini, sangat disayangkan, mengingat kegiatan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Sorotan Pansus lainnya, banyak relokasi anggaran tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Akibatnya, rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya, banyak yang terabaikan atau belum terlaksana.

Pansus, masih kata Lis, akhirnya menemukan pelaksanaan rencana program kegiatan OPD Pemprov Kepri tidak optimal terlaksana di lapangan. Selain itu, tidak sedikit OPD Pemprov Kepri, terkesan tidak konsisten dengan capaian target alokasi anggaran yang dilaksanakan.

”Pansus DPRD Kepri, sangat menyesalkan hal ini. Rencana yang disusun belum terealisasi maksimal. Ini harus menjadi catatan penting buat OPD Pemprov Kepri,” katanya.

Terkait hal ini, Pansus DPRD Kepri, mengharapkan Gubernur Kepri melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD Pemprov Kepri. Gubernur juga harus mendorong OPD lebih rinci dan optimal mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai dengan indikator pembangunan yang ditetapkan.

Paripurna laporan akhir Pansus Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019 DPRD Kepri ini, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Kepri dan anggota DPRD Kepri.