
DM, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2024, pada Selasa (18/2/2025). Rapat ini menjadi momentum penting dalam transisi kepemimpinan Kota Blitar, di mana sinergitas antara eksekutif dan legislatif diharapkan tetap terjaga guna memastikan jalannya pemerintahan yang stabil dan efektif.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua DPRD, Adi Santoso dan Mohamad Hardita Magdi. Turut hadir jajaran anggota dewan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga di Kota Blitar.
Dalam rapat ini, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Mohamad Hardita Magdi atau yang akrab disapa Dito, mengungkapkan bahwa jalannya rapat berlangsung lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd, atas dedikasinya dalam menjalankan berbagai program pembangunan hingga akhir masa jabatannya.
“Program dari saudara Walikota Blitar Drs H. Santoso, M.Pd berjalan dengan baik selama ini, dan tentunya kami juga dari DPRD memberikan apresiasi. Tadi saudara Walikota H. Santoso juga menyampaikan selamat kepada Walikota Blitar Terpilih Mas Ibin dan mendoakan agar dalam memimpin Kota Blitar bisa melanjutkan program yang sudah baik semakin baik lagi,” ungkap Dito.
Setelah penyampaian LKPJ dalam rapat paripurna, DPRD Kota Blitar akan melanjutkan dengan pembahasan mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pansus ini bertugas mengevaluasi kinerja pemerintah, khususnya dalam penggunaan dana publik selama tahun anggaran 2024.
“Pansus LKPJ ini dibentuk untuk memberikan evaluasi. Maka tadi setelah rapat paripurna penyampaian kita langsung rapat membentuk Pansus tadi. Pansus ini berisikan dari fraksi-fraksi yang menugaskan anggota-anggotanya untuk dimasukkan dalam Pansus,” jelas Dito.
Evaluasi ini menjadi acuan bagi pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan, serta memperbaiki hal-hal yang masih dirasa kurang di tahun sebelumnya.
Dito juga menekankan bahwa masa transisi kepemimpinan ini harus berjalan dengan baik, sehingga sinergi antara eksekutif dan legislatif yang sudah terbentuk tetap terjaga. Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan pemerintahan yang baru bisa semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi Kota Blitar.
“Selama ini program-program Pak Walikota Santoso ini memang sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kemudian dari legislatif pun bisa bekerja sama baik dengan eksekutif, yang harapan kami nanti dengan walikota terpilih ini bisa kolaborasi demi masyarakat Kota Blitar yang lebih baik,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Walikota Santoso Siap Beri Dukungan untuk Pemerintahan Baru
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Blitar, Santoso, menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran selesai. Mengingat tahun 2024 adalah tahun terakhir dirinya menjabat sebagai walikota, maka proses pembahasan LKPJ akan dilanjutkan oleh walikota terpilih, Syauqul Mubibbin atau Mas Ibin.
“LKPJ akan dibahas sampai bulan Maret, karena Insya Allah bulan Maret nanti saya sudah purna, tapi nanti yang melanjutkan dan mendengarkan hasil rekomendasi dari dewan ini tentunya sudah pejabat yang baru,” kata Santoso.
Meski akan resmi purna tugas pada 20 Februari 2025, Santoso tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan Kota Blitar ke depannya. Ia siap memberikan masukan serta saran kepada pemerintahan yang baru jika dibutuhkan.
“Kalau saya secara pribadi pekerjaan bisa berhenti, pekerjaan bisa berakhir, tetapi komunikasi silaturahim ini tetap kami membuka. Sepanjang saya mampu, sepanjang saya bisa, Insya Allah itu akan tetap saya lakukan demi Kota Blitar yang saya cintai,” pungkas walikota yang dikenal peduli wong cilik ini.
Penyampaian LKPJ 2024 menandai komitmen pemerintah dalam transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi langkah penting dalam transisi kepemimpinan di Kota Blitar. Dengan evaluasi melalui Pansus LKPJ, diharapkan pembangunan Kota Blitar dapat terus ditingkatkan dan semakin sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, harapan besar juga disematkan kepada walikota terpilih, Mas Ibin, agar mampu melanjutkan serta menyempurnakan program-program yang telah berjalan demi kemajuan Kota Blitar.
Penulis: DANI ELANG SAKTI
Discussion about this post