DM, Blitar – Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati 2023, Rabu (20/3/2024). Fraksi ini menyoroti beberapa hal penting, salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hendik Budi Yuantoro, mengatakan bahwa kerusakan jalan, terutama di wilayah pelosok desa, menjadi permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Masyarakat bahkan membuat meme dan lelucon tentang jalan berlobang yang disebut sebagai wisata “Jeglongan Sewu”.

“Infrastruktur jalan harus menjadi prioritas. Penyediaan jalan umum adalah tugas pemerintah. Kita melihat banyak jalan di desa-desa yang rusak, terutama menjelang lebaran. Pemerintah harus punya strategi khusus untuk pembangunan jalan agar nyaman dilalui masyarakat,” kata Hendik.

Kualitas infrastruktur yang kurang baik juga dikaitkan dengan proses pengadaan rekanan pelaksana perbaikan jalan. Fraksi PDI Perjuangan menilai penggunaan e-katalog dalam penyediaan barang dan jasa hanya sebatas administrasi dan minim kompetisi.

“Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin ada lagi peristiwa pemutusan kontrak dengan rekanan seperti pada pembangunan Jembatan Dawuhan. Itu bukti kurang profesionalnya eksekutif dalam menentukan rekanan yang bonafid,” ujar Hendik.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara Blitar wilayah utara dan selatan. Selain itu, minimnya minat masyarakat bersekolah di sekolah negeri dan kurangnya perhatian terhadap sektor investasi seperti wisata, peternakan, dan perhotelan juga menjadi sorotan.

“Kenyataan di lapangan banyak jalan kabupaten dan desa yang rusak. Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Blitar dapat melakukan pembangunan sesuai keinginan rakyat,” tegas Hendik.

Penulis: Dani Elang Sakti
Editor: Redaksi