DM, Blitar – DPRD Kota Blitar memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Blitar dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD beragenda Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2023.

Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim, menjelaskan bahwa Pansus LKPJ memberikan 11 rekomendasi kepada Pemerintah Kota Blitar. Rekomendasi tersebut berasal dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2023 dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan APBD 2024.

“Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024,” tegas dr Syahrul.

Dari 11 indikator tujuan yang dievaluasi, 7 indikator telah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya belum. Indikator yang belum mencapai target antara lain:
• Penurunan kemiskinan
• Penurunan indeks gini
• Peningkatan laju pertumbuhan penduduk
• Akses kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Juru Bicara Pansus LKPJ, Dedik Hendarwanto, mengatakan bahwa Pansus memberikan penilaian “cukup baik” kepada Pemerintah Kota Blitar. Penilaian ini didasarkan pada 77 prestasi yang diraih Pemerintah Kota Blitar di tahun 2023.

Namun, Dedik juga menyayangkan bahwa prestasi tersebut tidak diimbangi dengan perolehan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Pansus LKPJ mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan perolehan DID agar dapat meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Prestasi yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat yang dikucurkan ke Kota Blitar,” kata Dedik Hendarwanto

Dedik juga menjelaskan bahwa Pansus LKPJ memberikan evaluasi kepada Pemerintah Kota Blitar berdasarkan 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator tersebut, 10 indikator belum mencapai target, yaitu:
• Indeks ketahanan pangan
• Kontribusi sektor perdagangan besar eceran reparasi sepeda motor mobil terhadap PDRB
• Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
• Persentase pelaku ekonomi kreatif
• PDRB kategori pertanian perhutanan perikanan
• Persentase rumah tangga terhadap sanitasi
• Indeks kualitas udara
• Indeks kualitas lahan
• Indeks ketahanan bencana
• Indeks profesionalitas ASN

“OPD terkait diharapkan mencari terobosan untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.

Penulis: Dani Elang Sakti
Editor: Tiara