DM – Dalam perspektif Islam, Persyerikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki konsensus internasional (al mitsaq al ‘alami) yang keputusannya mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh negara yang menjadi anggota. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit kesepakatan yang dilanggar, sehingga seringkali terjadi konflik antar negara, seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional terhadap Irak dan perang Rusia-Ukraina, yang kemudian berdampak secara global.

Untuk itu, selain PBB, ulama dunia dengan pengaruh yang dimiliki juga diharapkan mainkan peran dalam membantu menangani isu-isu global tersebut.

“Saya juga mengajak para ulama di dunia agar ikut ambil bagian dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan damai, dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan global yang dihadapi, terutama kemiskinan, konflik, perang, dan kerusakan lingkungan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka Muktamar Internasional I Fikih Peradaban, di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin, (06/02/2023).

Lebih jauh, Wapres juga mengajak ulama dunia untuk turut membantu mewujudkan konsensus dasar tentang nilai-nilai dan perilaku dasar yang diyakini semua agama atau yang disebutkan dengan etika global

“Dalam konteks ini, saya juga mengajak para ulama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etika global (global ethics), yakni saling memahami (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect), saling ketergantungan (interdependence), dan kerja sama (cooperation) di antara bangsa-bangsa di dunia,” imbaunya.

Di tengah arus globalisasi yang serba digital, Wapres mengingatkan bahwa ketentuan dalam fikih yang merupakan respons terhadap peradaban sebelumnya, mungkin tidak cocok lagi untuk merespons peradaban saat ini, sehingga dibutuhkan konstruksi fikih baru yang lebih sesuai dengan peradaban saat ini.

“Saya ingin mengajak para ulama semua untuk terlibat lebih aktif dalam merespons setiap permasalahan baru dan terbarukan yang muncul, sehingga tercipta fikih baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Wapres.

“Fikih baru tersebut harus dibangun di atas akar metodologi yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu,” tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah, Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, Wakil Imam Akbar Al Azhar, Muhammad Al-Dhuwaini.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Sumber: kominfo.go.id
Editor: Redaksi