DM – Mantan Bendahara BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Dyah Widjiasih Nugraheni dihukum 1 tahun penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
Hal itu, lantaran terdakwa Dyah Widjaisih terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan piutang non usaha Tahun 2017-2019, senilai Rp 517 Juta (Setengah miliar lebih).
Dalam amar vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Anggalanton Boang Manalu menyatakan bahwa terdakwa Dyah terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Anggalanton Boang Manalu di PN Tanjungpinang, Rabu (30/11/2022).
Selain hukuman badan, terdakwa Dyah juga diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp. 50 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka akan digantikan (subsider) dengan 1 bulan kurungan penjara.
Mendengar amar putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bambang dan Terdakwa Dyah menyatakan pikir-pikir, soal akan melakukan langkah banding atau tidak.
Sebelumnya, JPU Bambang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan, dan denda senilai Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.
Sementara dalam dakwaan yang dibacakan JPU dari Kejari Tanjungpinang, Sari Ramadhani Lubis mengatakan, terdakwa melakukan korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, atau bersama-sama saksi Asep Nana Suryana dan Zondervan, yang saat itu merupakan Mantan Direktur Utama dan Direktur BUMD Tanjungpinang.
“Modus terdakwa untuk melakukan korupsi, dilakukan dengan cara meminjamkan dana BUMD, namun tidak sesuai prosedur. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perusahaan BUMD PT. TMB Pasal 34,” ujar JPU Sari di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (28/7/2022).
Dalam peraturan BUMD PT TMB itu, kata Sari menyebutkan apabila belum selesai membayar utang, tidak diperbolehkan untuk meminjam lagi dan ditambah lagi. Dalam aturan dan mekanismenya, satu tahun usai pinjaman, dana tersebut harus sudah dibayarkan.
Bahkan, dalam peminjaman tidak boleh melakukan pinjaman kepada peminjam dengan besaran satu bulan gaji pokoknya. “Terdakwa dalam melakukan hal itu tidak ada izin ke Direksi pada saat itu, dan pinjaman terdakwa melebihi dua kali gaji,” ungkapnya.
Dalam perbuatan korupsi ini, Sari menegaskan bahwa saksi Asep yang merupakan Dirut BUMD Tanjungpinang ikut turut serta menggunakan dana pinjaman senilai Rp187.355.000
“Sedangka Zondervan juga ikut menggunakan dana pinjaman di BUMD Tanjungpinang sebesar Rp 403.581 216,” tegasnya.
Penulis: Mael
Editor: Redaksi
Discussion about this post