DM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022.
Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan di sela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, pada 4 Oktober 2022.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/10) seperti dilansir dari antaranews.com.
Acara peluncuran SOIFO 2022 dihadiri antara lain Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo.
Melalui SOIFO 2022 Menteri Situ Nurbaya ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.
Menteri Siti mengajak semua delegasi berbagi pengalaman mengelola hutan secara lestari dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global.
“Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan Indonesia berpandangan bahwa hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target NDC.
FOLU Net Sink 2030 Indonesia menggunakan tiga modalitas kerja yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Tata Kelola Karbon.
Sementara itu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengatakan hutan berperan penting dalam pemulihan pasca COVID-19 dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Untuk itu pemerintah kini mendorong implementasi multi-usaha kehutanan. “Pengembangan multi usaha kehutanan akan mengoptimalkan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang mencakup hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan,” katanya. Untuk mendukung kebijakan multi usaha kehutanan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan dan meningkatkan pelayanan.
Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta hektare siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030.
“Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari menghindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekaragaman hayati,” katanya.
Dia menambahkan diperlukan 14 miliar dolar AS untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. “Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen atau 7,7 miliar dolar dolar AS berasal dari investasi swasta,” katanya.
Sumber : antaranews.com
Editor : Redaksi
Discussion about this post